Pemkab Ketapang perkuat pondasi masyarakat berbasis agroindustri

Pontianak (ANTARA) - Pemkab Ketapang, Kalimantan Barat akan terus memperkuat pondasi ekonomi masyarakat berbasis agroindustri terutama pada komoditas kelapa sawit yang saat ini menjadi primadona di tingkat global.

"Komoditi kelapa sawit merupakan komoditi primadona yang berkontribusi besar meningkatkan ekonomi nasional 2020 termasuk Kalimantan Barat. Indonesia tercatat mengekspor 37,3 juta ton minyak kelapa sawit. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia," ujarnya saat dihubungi Bupati Ketapang, Martin Rantan saat dihubungi di Ketapang, Senin.

Ia menambahkan bahwa kelapa sawit memberikan kontribusi cukup besar dalam membuka lapangan pekerjaan. Selama pandemi ini, lanjut dia, komoditi sawit bahkan tetap konsisten memberikan kontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional.

"Memang sempat mengalami penurunan harga CPO. Namun sepanjang 2021, harga CPO dunia terus meningkat. Hal ini merupakan bukti komoditi sawit sangat prospek untuk dikembangkan," ujarnya.

Menurut dia, produk-produk turunan minyak kelapa sawit telah mendominasi kebutuhan hidup manusia mulai dari produk pangan, kosmetik farmasi sampai energi. Multi manfaat dari komoditi ini menjadikan kelapa sawit sebagai produk yang semakin banyak diusahakan oleh masyarakat.

Namun, komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan devisa negara melalui subsektor perkebunan semakin bertambah dengan dorongan untuk mengekspor produk jadi untuk meningkatkan nilai ekonomi. Khusus subsektor perkebunan nantinya akan diarahkan ke industri hilir atau industri pengolahan.

Saat ini, industri pengolahan membutuhkan kepastian kontinyuitas bahan baku. Kondisi ini membutuhkan perhatian dari berbagai pihak penguatan pekebun pekebun sawit mandiri sebagai kontributor dalam penyedia bahan baku untuk mengoptimalkan produktivitas kelapa sawit.

"Kabupaten Ketapang merupakan satu di antara kontributor sawit yang terbesar se-Kalimantan Barat. Sekitar 32,89 persen merupakan kebun sawit milik pekebun," tuturnya.

Martin juga mengakui adanya permasalahan di pekebun mandiri seperti bibit yang ditanam belum semuanya merupakan bibit bersertifikat dan keterbatasan pengetahuan teknis agronomis. Selain itu, tanaman sudah memasuki masa tidak produksi dan lahan berada dalam perizinan perusahaan.

Kemudian adanya keterbatasan modal dalam mengusahakan tanaman kelapa sawit dan tidak ada pendapatan alternatif. Permasalahan ini dialami terutama bagi pekebun yang tanaman sawitnya sudah tua dan harus segera diremajakan.

"Untuk menjawab permasalahan tersebut dan dalam rangka mensinergikan program Pemkab Ketapang yang salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Pemkab Ketapang menjalin kerja sama dengan Yayasan inisiatif Dagang Hijau dan Perkumpulan Mitra Pembangunan," jelasnya.

Ia berharap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam segera melakukan program peremajaan sawit rakyat karena dapat menjadi peluang bagi pekebun mandiri di Ketapang agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan produktifitas kebun kelapa sawit.

"Selain itu bagaimana pihak perbankan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pekebun mandiri di Ketapang. Misalnya dengan skema-skema kredit yang meringankan pekebun. Saya berpesan kepada semuanya bahwa untuk dapat membangun daerah. kita memerlukan situasi dan kondisi yang kondusif," kata dia.