Wagub Kalbar koordinasi ke BKKBN Pusat terkait penurunan Stunting

Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Muslimat melakukan audisi dan melakukan koordinasi dengan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo di Kantor BKKBN di Jakarta.

"Dalam hal ini Wagub, ingin berkoordinasi meminta petunjuk dan pemahaman agar tim yang dibentuk nantinya benar-benar tim yang solid, terpadu sehingga mampu bergerak menurunkan angka stunting di Kalbar.  Dimana posisinya sampai tahun 2021 berada di delapan besar diseluruh Indonesia dengan angka 29, 08 persen dan semoga di tahun 2024 bisa diturunkan menjadi 14 persen," kata Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat, Rabu.

Muslimat mengatakan  salah satu agenda yang dibahas adalah dalam pertemuan ini untuk menindaklanjuti Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting dimana Wakil Gubernur sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam Perpres tersebut.

Selain itu kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wagub Kalbar menyampaikan juga gambaran umum wilayah Kalbar letak geografis luas wilayah serta jumlah kabupaten/kota, kecamatan, desa serta jumlah Penduduk.

Di dampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Pratama BKKBN, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik kedatangan Wagub Kalbar dan terimakasih sudah memberikan dukungan yang penuh terhadap program Bangga Kencana di Kalbar.

Namun Hasto Wardoyo juga menyampaikan bahwa hasil SSI tahun 2021, dinyatakan angka stunting Kalbar masih di atas nasional yaitu sebesar 29,08 persen. Selain itu di beberapa kabupaten/kota angka stunting nya masih di atas 30 persen. Ini yang harus menjadi perhatian dan segera di suport bupati/walikota nya untuk bekerja secara maksimal untuk menurunkan angka stunting tersebut.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga memberikan dukungan dari sisi anggaran dimana Kepala BKKBN sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam rangka penurunan stunting. Hal itu sudah di alokasikan di DAK SUB Bidang KB di Biaya Operasional KB (BOKB) khususnya di beberapa kegiatan termasuk penurunan stunting.  Di samping itu juga ada anggaran rapat pertemuan dengan PKK di tingkat Kecamatan, harapannya bupati/walikota bisa memanfaatkan dana tersebut untuk menurunkan angka stunting.

Selanjutnya Kepala BKKBN juga menyampaikan, agar Wakil Gubernur Kalbar bisa melihat anggaran di tahun 2021 yang masih belum optimal untuk segera direalisasikan terutama kegiatan kegiatan yang sudah ditargetkan seperti penggerakan pelayanan KB dan yang lainnya.

"Kepala BKKBN berharap dari sisi kemampuan anggaran BKKBN Pusat belum mampu untuk melakukan penambahan tenaga PKB/PLKB melalui anggaran APBN namun jika dimungkinkan Pemerintah Daerah ada anggarannya  bisa menambah tenaga PKB/PLKB tersebut yang memang masih sangat sangat kurang," ungkap Muslimat.

Berikutnya dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan yang dihadiri bupati/walikota dan Kepala BKKBN siap menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan tersebut, "inilah beberapa hal yang disampaikan Kepala BKKBN Kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat," tutup Muslimat.