Pontianak (ANTARA) - Secara Nasional berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang sudah dilaunching oleh Litbang Kementrian Kesehatan RI posisi nasional berada 24,04 persen, Kalimantan Barat berada di posisi 29,08 persen. Sementara hasil SSGI Kota Singkawang berada di kisaran 22,03 persen.
"Sementara dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kalbar dari 429.609 baru 60 persen yang tercakup dari balita yang ditimbang diukur, dicatat dan di entry di e-ppgbm, sedangkan untuk Kota Singkawang dari 19.788 baru 4.388 atau 22,06 persen yang ditimbang, diukur, dicatat dan di entry di e-PPGBM," kata Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat di Singkawang, Selasa.
Baca juga: Kota Singkawang bentuk TPPS untuk tangani stunting
Muslimat menjelaskan, artinya ini yang perlu kerjasama semua pihak, bagaimana cakupan Balita ini minimal bisa mencapai 80 persen.
Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di ruang pertemuan Dinas Kesehatan PP, KB Kota Singkawang, Muslimat kembali menjelaskan, BKKBN telah ditunjuk oleh Presiden sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting. Hal itu dengan dikeluarkannya Perpres no 72 tahun 2021 dimana target yang diberikan kepada BKKBN menurunkan Stunting di tahun 2024 di angka 14 persen.
"Terkait dengan kegiatan kita sekarang ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN no 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI)," imbuhnya.
Baca juga: UPPKA sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Sekadau
Selain itu, dalam rangka penanggulangan stunting di Indonesia, di setiap provinsi maupun kabupaten/kota akan dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). "Untuk di provinsi selaku Ketua Pelaksananya Wakil Gubernur Kalbar sedangkan tingkat kabupaten/kota oleh wakil walikota/wakil bupati," terang Muslimat.
Pada tahun 2021 yang lalu BKKBN telah merekrut tenaga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Untuk TPK Kota Singkawang saat iji berjumlah 543 orang, setiap tim terdiri dari Bidan, PKK dan Kader KB. Adapun tugasnya memonitor dan memberikan pelayanan kepada keluarga beresiko stunting di wilayah masing-masing dimana TPK itu berada, sementara untuk sumber biayanya sudah dialokasikan di BOKB kabupaten/kota setempat.
"Untuk penanganan stunting ini, saya ingin mengajak kita semua bekerja bersama sama berkolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting," tutup Muslimat.
Baca juga: IBI dan PTGMI Sintang bergerak bersama dalam perhati bunda
Baca juga: Aplikasi Elsimil upaya BKKBN turunkan angka stunting di Kalbar
Baca juga: Angka stunting di Kabupaten Melawi masih sekitar 30,07 persen
