Pabrik kelapa sawit anggota GAPKI tetap beli TBS milik mitraya

Pontianak (ANTARA) - Pabrik kelapa sawit yang tergabung sebagai anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalbar berkomitmen tetap membeli tandan buah segar sawit milik mitranya sesuai penetapan pemerintah.

"Saat ini, PKS  (pabrik kelapa sawit) anggota Gapki Kalbar masih tetap membeli TBS (tandan buah segar) sawit dari kebun mitra  dengan harga sesuai keputusan penerapan harga,"  kata Ketua Gapki Cabang Kalbar, Purwati Munawir di Pontianak, Rabu.

Baca juga: Pemerintah percepat ekspor CPO untuk dongkrak harga sawit tingkat petani
Baca juga: Harga TBS Sawit di Kalbar Rp2.523,83 per kilogram

Terkait permintaan harga TBS sawit Rp1.600/kg disampaikan oleh pemerintah secara lisan pada rapat 24 Juni 2022 khususnya kepada perusahaan sawit besar dimana pada saat itu harga CPO (crude palm oil) dalam negeri yaitu harga tender KPB masih di atas Rp8.000/ kg sehingga beberapa perwakilan grup besar menyampaikan kesanggupannya dan telah dilaksanakan di lapangan.

"Namun saat ini harga lelang KPB  yang menjadi acuan dalam penetapan harga TBS sawit terus menurun. Harga lelang CPO tanggal 6 Juni 2022 hanya sekitar Rp6.400/kg. Dengan harga CPO tersebut, tentunya tidak memungkinkan harga TBS ditetapkan sebesar Rp1.600/kg untuk keberlanjutan investasi industri sawit," jelas dia.

Baca juga: Audit terhadap perusahaan sawit segera dimulai
Baca juga: DPRD ingatkan harga TBS sesuai aturan pemerintah

Pada sisi lainnya, Purwati mengatakan juga meskipun sudah dikeluarkan persetujuan ekspor bulan Juni sebesar  3,4 juta ton melalui program transisi maupun flush out, namun ternyata realisasi ekspornya masih rendah hanya sekitar 1,3 juta ton. Hal itu karena permasalahan negosiasi kontrak jual beli, ketersediaan kapal dan proses pengapalan. 

"Kondisi ini mengakibatkan harga CPO dalam negeri masih tertekan yang bisa terlihat dari harga tender KPB yang cenderung makin turun pada 6 Juli 2022 hanya Rp6.400/kg).Hal tersebut menyebabkan makin banyak PKS yang kesulitan menjual CPO-nya atau ditawar dengan harga yang rendah," kata dia.

Ia menambahkan kondisi yang ada juga menyebabkan tangki timbun di PKS penuh sehingga masing - masing PKS harus mengatur jumlah TBS yang bisa diterima atau diolah. 

Baca juga: Apkasindo: Harga TBS anjlok dan belum ada pengapalan ekspor CPO
Baca juga: Harga TBS sawit di Kalbar turun dampak penyesuaian kebijakan
Baca juga: ASPEKPIR Kalbar harap harga TBS sawit normal saat ekspor CPO dibuka

"Bahkan ada sebagian perusahaan menggunakan tongkang sebagai tangki timbun yang tentunya menambah beban perusahaan dan PKS terpaksa mengurangi pembelian TBS khususnya dari swadaya," kata dia. 

Terkait harga TBS sawit, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar M. Munsif menyebutkan bahwa sebagaimana hasil tim penetapan harga untuk periode Juni II 2022 tertinggi untuk umur 10 - 20 tahun hanya RpRp2.523,82/Kg. Terendah di umur 3 tahun Rp1.882.28. 

"Sementara untuk harga CPO berdasarkan hasil penetap untuk periode II Juni 2022 yakni Rp11.443,71/ Kg dan PK Rp6.050,26/Kg," jelas dia.

Baca juga: Harga TBS sawit Kalbar Periode I Mei tertinggi capai Rp3.628,78 per kilogram
Baca juga: Kepala Disbunak Kalbar ingatkan pabrik penetapan harga TBS diatur pemerintah
Baca juga: GAPKI Kalbar komitmen terapkan harga sawit sesuai ketapan pemerintah

Selain itu, Bupati Sambas, Kalimantan Barat Satono mengikuti rapat koordinasi audit perkebunan sawit se-Indonesia bersama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Puri Agung Grand Hotel Sahid Jaya Sudirman, guna perjuangkan nasib petani sawit.

"Saya telah ikut langsung rapat koordinasi audit perkebunan sawit se-Indonesia di Jakarta. Kegiatan itu merupakan upaya dan perjuangan untuk mensejahterakan para petani sawit di daerah dan mempercepat pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil perkebunan kelapa sawit," ujarnya saat dihubungi dari Sambas, Jumat.

Satono mengatakan, ia prihatin dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang sedang turun saat ini, khususnya di Kabupaten Sambas. Situasi tersebut membuat semangat para petani sawit mandiri menjadi lemah. Belum lagi masalah lain yang dihadapi seperti mahalnya harga pupuk dan lain-lain.

Menurut Satono, untuk mengatasi masalah anjloknya harga TBS di tingkat petani, pemerintah pusat harus mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang sawit dari hulu ke hilir. Sehingga semuanya bisa di tata dengan baik.
Baca selanjutnya: Nasib petani sawit diperjuangkan Satono saat ikuti rakor di Jakarta