Bengkayang dapat kucuran BOKB Rp5,9 miliar dari BKKBN

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 2023 mendapatkan kucuran dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) BOKB sebesar Rp5,9 miliar dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting atau kekerdilan.

"Kami optimistis bisa memaksimalkan penyerapan BOKB dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih dengan rotasi yang dilakukan pada jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Selasa.

Darwis mengungkapkan pemerintah Kabupaten Bengkayang terus melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya dengan sinkronisasi OPD yang terlibat mendukung percepatan penurunan stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Sehingga diharapkan upaya percepatan penurunan stunting bisa dilakukan secara maksimal. Agar hasil yang bisa dicapai dalam percepatan penurunan stunting juga akan semakin lebih baik ke depan. Mudah-mudahan yang diinginkan BKKBN bisa kami tindaklanjuti dan hasilnya bisa memuaskan," papar dia.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Kalbar Aulia Arfiansyah Arief mengungkapkan anggaran yang dikucurkan BKKBN tersebut ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Terutama dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting. Sehingga diharapkan penyerapan anggaran BOKB oleh pemda bisa maksimal.

"Kami terus berupaya mendorong pemda melalui kepala daerah untuk segera merealisasikan kegiatan untuk menyerap anggaran yang sudah kita alokasikan," ucap Plt Kaper BKKBN Provinsi Kalbar Aulia Arfiansyah Arief.

Dirinya menambahkan secara kewenangan penggunaan anggaran BOKB sudah secara penuh diberikan kepada pemerintah daerah. Sehingga menurutnya hal tersebut bisa meminimalisir kendala penyerapan realisasi dan anggaran BOKB yang telah dikucurkan.

Di samping itu menurut Aulia jika anggaran BOKB tidak maksimal diserap juga akan membuat pemerintah daerah menjadi rugi. Lantaran sisa anggaran yang ada akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

"Kita berharap realisasi dan serapan BOKB yang telah dikucurkan BKKBN bisa maksimal," ujarnya.*