Yohanes Ontot: Apdesi merupakan jembatan pemdes ke pemkab

Sanggau (ANTARA) - Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan Apdesi bertugas menjembatani antara pemerintah desa ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Tentunya, melalui mekanisme yang diatur sedemikian rupa akan memudahkan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikannya saat pengukuhan pengurus Apdesi Kabupaten Sanggau periode 2022-2027, berlangsung di Gedung Balai Betomu, Rabu (8/2/2023).

Apdesi Kabupaten Sanggau diketuai Kasim yang kesehariannya menjabat Kepala Desa (Kades) Menyabo, Kecamatan Tayan Hulu.

Untuk Sekretaris dijabat Gadak, yang merupakan Kepala Desa Padi Kaye, Kecamatan Balai.

Sedangkan Bendahara dijabat Kiki yang merupakan Kepala Desa Entikong, Kecamatan Entikong.

Hadir saat pengukuhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sanggau Timotius Yance, perwakilan forkopimda Sanggau, para Kepala OPD, para Camat dan Kades se Kabupaten Sanggau.

Diketahui, Apdesi Kabupaten Sanggau secara umum menaungi seluruh Pemdes dengan jumlah 163 kepala desa.

“Apdesi harus cepat melakukan sosialisasi tentang tugas dang fungsi serta hak hak para kades, tugas Apdesi menjabatani antara pemerintah desa ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui mekanisme yang diatur sedemikian rupa akan memudahkan koordinasi antara pemerintah desa dan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Apdesi Arifin Abdul Majid mengatakan organisasi itu merupakan tempat berhimpunnya kepala desa dan perangkat desa. Oleh karena itu, manfaatkan konsolidasi dan koordinasi antar kepala desa yang dijembatani oleh pengurus Apdesi.

"Kepala desa dan perangkatnya ditekankan harus bersinergis dalam rangka percepatan pembangunan di desa. Membangun persamaan persepsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan di desa, termasuk menggali potensi yang ada demi kemajuan desa," ungkapnya.

“Kita itu menjembatani segala permasalahan-permasalahan yang ada di desa, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Sekarang sudah ada wadahnya untuk berhimpun, tempat mengadu, mengeluh, termasuk bagaimana tata cara pengelolaan keuangan desa yang baik,” kata Arifin.