Pontianak, Kalbar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kalbar mencatat realisasi penyaluran dana desa di 12 kabupaten Kalbar hingga 30 April 2023 sudah mencapai Rp628,63 miliar.
"Dari total pagu dana desa di Kalbar 2023 sebesar RpRp1,860 triliun,realisasi yang ada sebesar 33,76 persen dari pagu," ujar Kanwil DJPb Kalbar Kukuh Sumardono Basuki di Pontianak, Kalbar, Selasa.
Ia menjelaskan untuk penyaluran dana desa pada 2023 terdapat beberapa pembaharuan peraturan dalam hal peruntukannya.
Hal itu menyesuaikan kondisi terutama dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yang semakin terkendali dan dampaknya semakin kecil.
Ia menyebutkan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) desa paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari anggaran dana desa.
Baca juga: Fransiskus Diaan ingatkan kades agar transparan kelola dana desa
"Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari anggaran dana desa dan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa," jelas dia.
Selanjutnya, dana desa untuk dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada badan usaha milik desa (BUMDes), program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
"Dana desa ini memiliki peranan penting dalam memajukan desa. Nah, tentu dalam penggunaannya harus memberikan dampak yang nyata bagi kemajuan daerah dan masyarakat," ucap dia.
Baca juga: Muhaimin dorong penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan
Baca juga: Oma tegaskan Kejari Ketapang tak ada minta hitungkan kerugian negara di Desa Sejahtera
