PPKBD berperan turunkan angka tengkes

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menilai kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD memiliki peran penting dalam menekan angka tengkes atau stunting di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

"Keterlibatan PPKBD dan Sub PPKBD dalam percepatan penurunan stunting bagian komitmen layanan kepada masyarakat. fokus kita di rakyat, bicara kebutuhan layanan harus diutamakan," ujar Nelson, di Tibawa, Sabtu (14/10).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menurunkan tengkes. Dalam rangka itu berbagai program percepatan penurunan tengkes dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur mulai tingkatan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan dan pemerintah desa hingga PKK dan PPKBD serta Sub PPKBD.

Karena itu, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat melaksanakan kegiatan Program Bangga Kencana dirangkaikan dengan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka percepatan penurunan tengkes di Kecamatan Tibawa.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyampaikan rasa bangganya atas upaya dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap komitmen bersama dalam percepatan penurunan tengkes.

Karena itu, dia berharap, agar peran PPKBD dan Sub PPKBD terus ditingkatkan. Terus menekan angka tengkes. Kalau bisa, sampai tidak ada lagi.

BKKBN Provinsi Gorontalo mendata, capaian penurunan tengkes di Gorontalo membanggakan, yakni dari angka 29 persen pada tahun 2021 turun 5,2 persen sehingga menjadi 23,8 persen pada tahun 2022, sehingga perlu strategi lebih jauh untuk kembali menurunkan angkanya.

BKKBN mengharapkan kepala daerah dapat menguatkan kembali terkait dengan konvergensi dari masing-masing dinas dalam penanganan tengkes dengan menggunakan data sasaran yang akurat serta melakukan intervensi kepada keluarga risiko tengkes yang berjumlah 73.277.

Saat ini capaian penurunan stunting di tiap kabupaten kota, yaitu untuk Provinsi Gorontalo dari 29,5 persen turun menjadi 23 persen. Kota Gorontalo dari 26,5 persen turun menjadi 19.1 persen, Kabupaten Gorontalo 28,3 persen naik menjadi 30,8 persen, Kabupaten Bone Bolango 25,1 persen turun menjadi 22,3 persen, Kabupaten Boalemo 29,8 persen naik menjadi 29,9 persen.

Sedangkan Kabupaten Pohuwato dari 34,6 persen turun menjadi 6,4 persen dan Kabupaten Gorontalo Utara dari 29,5 persen turun menjadi 29,3 persen.