Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa kunci sukses program percepatan penurunan stunting terletak di kepala desa, karena kepala desa lebih memahami kondisi penduduk di wilayahnya.
"Kesuksesan kita dalam percepatan penurunan stunting sangat ditentukan oleh kepala desa. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh desa agar bisa mengikuti program Bina Keluarga Balita (BKB) dan menghidupkan kembali kegiatan posyandu," kata Hasto dalam siniar Seri Keenam Praktik Baik Desa Bebas Stunting secara daring di Jakarta, Selasa.
Hasto juga memaparkan bahwa kepala desa sebetulnya sangat mudah apabila ingin menurunkan angka stunting, apalagi dengan bantuan dari tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak minimal tiga orang per 1.000 penduduk.
"Kalau kepala desa mau bebas stunting, cara mengawal balita, utamanya di 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting baru itu sebenarnya tidak sulit, karena berdasarkan hitungan simulasi, dari penduduk 1.000 jiwa hanya mengawal 22 balita dalam satu tahun," ujar dia.
Baca juga: Penurunan stunting langkah penting wujudkan Indonesia Emas
Ia mengucapkan, tim pendamping keluarga yang terdiri dari minimal tiga orang, yakni satu bidan, satu tim pendamping PKK, dan satu penyuluh keluarga berencana, sudah cukup untuk menjangkau keluarga berisiko stunting.
"Misalnya kalau penduduk 2.000, maka jumlah bayi di bawah dua tahun (baduta) ada 44, jumlah balita maksimal 110. Jika stunting 20 persen, maka ada 22 anak balita stunting," ucap Hasto.
"Hitungan-hitungan ini sangat realistis, sampai penduduk 5.000 pun, kepala desa tidak usah khawatir dalam perencanaan nol angka stunting, karena TPK biasanya mencapai enam orang kalau penduduknya sudah di atas 2.000," imbuhnya.
Ia juga menekankan agar kepala desa bisa benar-benar mencermati penduduk yang ada wilayahnya, apalagi jika jumlahnya tidak terlalu besar.
"Kepala desa perlu mengawal siapa yang menikah, siapa yang hamil dan melahirkan. Yang menikah perlu dikawal betul karena hampir semua yang menikah akan melahirkan di tahun-tahun pertama," tuturnya.
Ia menegaskan, BKKBN terus berupaya mengusulkan tambahan dana desa untuk percepatan penurunan stunting, utamanya dengan sinergi bersama Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan.
"Ke depan kita juga akan terus mengawal dana desa agar ada prioritas tambahan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Inilah komitmen yang kita bangun dari pusat agar kepala desa, lurah, berkomitmen dan semangat untuk menurunkan stunting," ujarnya.
Menurut dia, apabila kepala desa memiliki komitmen yang kuat terhadap penurunan stunting, maka permasalahan ini bisa diatasi sampai ke akarnya.
"Karena hanya kepala desa yang bisa mencermati satu per satu warganya, serta melihat dan memberikan solusi konkret bagaimana mengatasi permasalahan warganya," demikian Hasto Wardoyo.
Baca juga: Pernikahan anak rendah turunkan angka stunting Bengkulu
