Pemerintah resmi meluncurkan dokumen kebijakan dan komitmen investasi JETP

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi meluncurkan dokumen kebijakan dan komitmen investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) program pendanaan Just Energi Transition Partnership (JETP) pada Selasa.

Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan peluncuran dokumen CIPP menandakan jalinan yang luar biasa di mana Indonesia dengan para mitra, dengan kesamaan visi, bekerja sama untuk membangun Indonesia.

"Dokumen CIPP ini memberikan peta jalan strategis bagi transisi energi ambisius di Indonesia dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang mencakup bidang teknis, keuangan, dan tentu keadilan sosial," kata Erick saat acara peluncuran CIPP JETP di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.

Menurut Erick, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci untuk menjaga warga dan masing-masing negara untuk mendapatkan hak yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian dan situasi global saat ini.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan bahwa JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai yang tertuang dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

"Mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target ENDC yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai NZE (net zero emission) di tahun 2060," kata Arifin.

Menurut dokumen CIPP, program pendanaan JETP sebesar 20 milyar dolar AS (Rp309 triliun) untuk membangun perekonomian rendah karbon di Indonesia. CIPP akan dievaluasi berkala untuk menyesuaikan perkembangan pasar terkini dan prioritas kebijakan.

Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44 persen di 2030.

CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikan on-grid. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan off-grid akan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia

Kendati demikian, Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra menjelaskan CIPP bukan sebagai dokumen kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi salah satu landasan penyusun kebijakan dan pengambilan keputusan

"Semua analisis pemodalan dan rekomendasi di dokumen ini bersifat masukan, tentunya dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia," ucap Edo.