KPU sebut 121 TPS di Kapuas Hulu rawan banjir

Kapuas Hulu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat mencatat dari 984 tempat pemungutan suara (tps) pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang, 121 tps diantaranya merupakan lokasi yang rawan bencana banjir.

"Yang ingin kami pastikan agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak pilihannya dan kami meminta seluruh jajaran yang lokasinya rawan banjir, untuk mencari lokasi tps sebagai alternatif agar proses pungut hitung suara tetap bisa berjalan aman dan lancar," kata Ketua KPU Kapuas Hulu Muhammad Yusuf, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Yusuf mengatakan 121 tps yang rawan banjir tersebut terdapat di 60 desa yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ia menyebutkan berdasarkan laporan panitia pemilihan kecamatan (ppk) maupun panitia pemungutan suara (pps) bahwa tps yang rawan banjir diantaranya berada di Kecamatan Batang Lupar terdapat tiga tps di dua desa, Kecamatan Bunut Hulu terdapat 10 tps di lima desa, Kecamatan Empanang satu tps di satu desa, Kecamatan Semitau terdapat lima tps di tiga desa, Kecamatan Jongkong terdapat enam tps di empat desa.

Kemudian, di Kecamatan Badau terdapat tiga tps di satu desa, Kecamatan Suhaid terdapat 19 tps di enam desa, Kecamatan Embaloh Hulu terdapat satu tps di satu desa, Kecamatan Embaloh Hilir terdapat 15 tps di delapan desa, Kecamatan Putussibau Selatan terdapat 10 tps di empat desa.

Selanjutnya, di Kecamatan Kalis terdapat 10 TPS di lima desa, Kecamatan Boyan Tanjung terdapat dua tps di dua desa, Kecamatan Selimbau terdapat 15 tps di tujuh desa, Kecamatan Bika terdapat 15 tps di tujuh desa, Kecamatan Putussibau Utara terdapat 40 tps di 10 desa dan kelurahan dan Kecamatan Silat Hilir terdapat enam tps di empat desa.

"Tempat pemungutan suara rawan banjir itu memang perlu diantisipasi karena memang saat ini kondisi cuaca tidak menentu apalagi masih ada daerah di Kapuas Hulu yang teredam banjir," ucapnya.

Yusuf meminta masyarakat bisa memahami kondisi bencana alam apabila terjadi banjir pada saat hari pencoblosan dengan harapan tidak ada masyarakat yang golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa untuk segera melakukan koordinasi dan komunikasi apabila terjadi bencana banjir, dengan demikian pemilu tetap bisa dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

"Kami akan terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak agar jika pun terjadi banjir tetap bisa diatasi dengan menjamin masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu," kata Yusuf.