Kalbar implementasikan penggunaan Kartu Kredit Indonesia

Pontianak (ANTARA) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari mengatakan Pemprov Kalbar mulai mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk mempercepat belanja dan kegiatan ekonomi daerah.

"Kami mengajak semua perangkat daerah untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pada semua jenis belanja dan pendapatan daerah," kata Bari saat membuka kegiatan Sosialisasi Kartu Kredit (KKI) dan Pengisian Serentak Championships Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya, Rabu (17/4).

Untuk memperlancar penerapan Kartu Kredit Indonesia tersebut, pihaknya meminta dukungan dari PT BPD Bank Kalbar agar berjalan seiring dengan perubahan yang dibutuhkan dalam sistem pembayaran dan kanal pembayaran terintegrasi.

"Agar bisa terealisasi dengan baik, keikutsertaan peserta dalam kegiatan ini menjadi sangat penting, terutama dalam perencanaan dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah," tuturnya.

Bari berharap semua TP2DD di Kalimantan Barat meningkatkan dan mempertahankan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah-nya ke kategori digital pada tahun 2024.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari seluruh pihak yang telah mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, yang pada akhirnya membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan sebagai "TP2DD Provinsi Terbaik di Kalimantan" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2023.

Prestasi ini sejalan dengan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan nilai SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi 3,58, meningkat 0,16 poin dari sebelumnya. Hal ini mencerminkan komitmen Pemprov Kalbar dalam menerapkan teknologi informasi secara efektif dalam menjalankan pemerintahan.

Bari menjelaskan bahwa elektronifikasi transaksi telah mengubah cara berbagai aktivitas dilakukan dalam dunia bisnis modern di era digital. Transaksi finansial kini bisa dilakukan secara digital melalui smartphone dengan aplikasi dompet digital atau perbankan, menghadirkan kenyamanan, efisiensi, dan percepatan aliran uang dalam perekonomian.

"Pemprov Kalbar juga ingin memastikan bahwa layanan hotspot area mencakup daerah perbatasan, pedesaan, dan daerah terpencil untuk mendukung inklusi digital di seluruh wilayah," katanya.

Selanjutnya, Bari mendorong Badan Pendapatan Daerah untuk menyiapkan Peraturan Gubernur tentang TP2DD sebagai salah satu indikator tambahan dalam penilaian Championships.

Dia juga menekankan pentingnya percepatan Peraturan Kepala Daerah karena hal ini akan berdampak pada penilaian. Bari menyatakan bahwa standar lain seperti SP2D yang daring sudah diterapkan.

"Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia sebagai mitra yang membantu percepatan digitalisasi, dan berharap pada tahun 2024, digitalisasi di daerah sudah terakomodir dengan baik untuk meningkatkan perekonomian," kata Bari.