Pemerintah Kota Pontianak tangani stunting dengan memperkuat basis data

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak terus memaksimalkan upaya penanganan stunting dan hal itu dengan memperkuat basis data melalui aksi konvergensi stunting smart berbasis geospasial.

"Terdapat masalah dalam manajemen penyelenggaraan dasar. Melalui aplikasi Smart berbasis geospasial dukungan data yang terverifikasi dan tervalidasi dapat terwujud. Kami mengapresiasi inovasi Bappeda Kota Pontianak ini," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Rabu.

Menurutnya, intervensi langsung yang dilakukan kepada masyarakat jika tanpa dukungan data maka intervensi tersebut tidak akan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Pontianak melibatkan 91 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan jumlah kader 273 orang yang tersebar di 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Ke depan, Ani Sofian berpesan, perlu penguatan peran dan fungsi TPK dalam melakukan verifikasi dan validasi data.

“Mengingat data yang digunakan dalam aplikasi Smart merupakan data yang dinamis, ke depannya perlu penguatan peran TPK dalam verifikasi dan validasi data,” papar dia.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat serta jajaran instansi pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Pontianak, demi menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2024 mendatang.

“Keberhasilan pencegahan dan percepatan stunting di Kota Pontianak dapat dicapai dengan bekerja bersama, tumbuh kembang anak menentukan kualitas pembangunan SDM Indonesia dan menentukan masa depan mereka selanjutnya,” ujarnya.

Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu menerangkan terdapat beberapa tantangan pelayanan kesehatan kepada balita di Kota Pontianak. Hal itu tampak dari 50 ribu jumlah balita di Kota Pontianak, 16,7 persen di antaranya tergolong stunting.

Dengan demikian, ada sekitar 8.850 anak yang berada dalam kondisi pendek, di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Sidig menyebut, pemerintah pusat menargetkan percepatan penurunan stunting sampai ke angka 14 persen.

“Kalau sasaran balita kita 50 ribu, maka 16,7 persen itu angka yang tidak sedikit, 8.850 anak di Kota Pontianak dalam kondisi pendek, jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya,” paparnya,

Selain stunting, vaksinasi polio juga masih jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Data terakhir cakupan vaksinasi polio, lanjut Sidig, Kota Pontianak berada di nomor urut 14 dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.

“Dari dua data ini tidak bisa kita pandang sebagai suatu yang biasa, harus kita analisis kita kaji mengapa, di satu sisi capaian stunting lumayan bagus, di satu sisi anaknya kok tidak mau divaksinasi polio atau tidak mau datang saat penimbangan,” ungkapnya.

Dari hasil analisis sementara, Sidig menyimpulkan, rendahnya angka capaian polio tersebut akibat kurangnya kesadaran orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke posyandu. Sedangkan faktor lain yang menurutnya turut mempengaruhi adalah angka fertilitas Kota Pontianak yang turun serta gagalnya eliminasi polio di tingkat global.

“Sejak tahun 2020 angka fertilitas kita 0,8 yang semula 1,4 persen, jadi kalau dicari bayinya pasti tidak ada sedangkan sasarannya menggunakan estimasi nasional, disamakan seluruh Indonesia,” kata Kepala Bappeda.

Berbagai persoalan tersebut memerlukan solusi yang optimal, salah satunya dengan SMART berbasis geospasial yang baru saja diluncurkan. Sidig menyampaikan, di dalam aplikasi tersebut bisa mengetahui posisi orang tua dan balita, penyebab stunting seperti sanitasi dan penyebab lainnya.

“Aplikasi ini bukan hanya mengetahui anak pendek, tetapi juga anak dengan risiko sunting,” kata dia.