Pemerintah Perhatikan Peningkatan Kesejahteraan Daerah Perbatasan

Lebak (Antara Kalbar) - Asisten Deputi Bidang Ketanagakerjaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Sudjio mengatakan pemerintah memperhatikan daerah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"Kita memiliki 27 daerah perbatasan dan kini terus dilakukan berbagai sektor pembangunan," kata Sudjio saat kegiatan rapat koordinasi ketanagakerjaan di Rangkasbitung, Jumat.

Menurut dia, pemerintah komitmen membangun daerah perbatasan dengan berbagai program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan di daerah perbatasan tersebut agar masyarakat Indonesia tidak membeli kebutuhan bahan pokok ke negara tetangga.

Karena itu, daerah perbatasan harus dientaskan - sebutan tertinggal - melalui berbagai pembangunan.

Sebab daerah lintas antarnegara menjadikan kewaspadaan cukup tinggi.

"Kita terus membangun agar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan lebih maju dibandingkan dengan negara tetangga," katanya.

Ia menyebutkan Indonesia memiliki daerah perbatasan darat  dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste.

Selama ini kawasan perbatasan memiliki peranan penting sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional.    

"Kita harus mengedepankan pembangunan di daerah perbatasan sehingga masyarakat di perbatasan lebih maju," katanya.

Ia menyebutkan, daerah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pembangunan di daerah perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).

"Kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dengan menggali potensi ekonomi, sosial, budaya, termasuk ketenagakerjaan," katanya..