Jakarta (Antara Kalbar) - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyebutkan 10 daerah di Pulau Kalimantan masih rawan konflik perbatasan atau outstanding boundary problems (ODP), katanya usai menghadiri Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis.
"Di Kalimantan ada 10 titik ODP, artinya di daerah itu masih rawan konflik," kata Agus.
Dia mengatakan konflik-konflik di perbatasan umumnya dipicu oleh persoalan batas wilayah dan itu memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya.
"Pada umumnya yang timbul konflik itu batas-batasnya belum disepakati, pemicunya di situ. Kalau lain-lain, soal lintas batas, bisa kami kendalikan," katanya.
Ia menjelaskan terkait keberadaan daerah perbatasan rawan konflik tersebut, TNI mengirimkan pasukan guna membantu melakukan pengamanan di daerah tersebut.
Standarisasi sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan (Pamtas), katanya, juga telah diterbitkan, seingga penempatan ulang pos tersebut akan segera dilakukan dalam upaya peningkatan efektivitas pengamanan batas Negara oleh personel TNI.
"Untuk pembangunan perbatasan, TNI membantu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui peraturan presiden, seperti Papua dan Papua Barat," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan ada 11 lokasi prioritas yang menjadi perhatian utama dalam program BNPP untuk 2013.
"Sudah ditentukan lokpri-nya untuk tahun ini, apa saja yang diperlukan terkait pelayanan publik seperti ari bersih, pendidikan dan kesehatan," kata Mendagri.
Kementerian Dalam Negeri juga telah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, guna membantu percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
Hingga TA 2013, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan telah memasuki 50 lokasi prioritas (lokpri), yang 39 di antaranya sudah terjangkau pada 2012.
BNPP sendiri telah mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri agar 61 lokasi prioritas yang belum mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan dapat ditangani pada 2014, dengan usulan besaran alokasi Rp3,5 miliar per lokasi.
Sementara itu terkait daerah perbatasan dengan negara tetangga, masih ada wilayah rawan konflik yang memerlukan perhatian dan negosiasi dengan negara terkait.
Pada perbatasan RI-Malaysia, Panitia Nasional Joint Indonesia-Malaysia Boundary Comittee (JIM) sedang dalam proses berunding untuk penyelesaian lima daerah ODP di sektor timur.
Patok batas negara RI-Malaysia sepanjang 2.004 kilometer telah diselesaikan 24 persen dan sedang diupayakan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan agar tercapai 30 - 50 km per tahun per sektor.
Selain itu, di perbatasan RI-Timor Leste telah disepakati satu dari tiga segmen dalam perundingan pada Januari 2013.
