Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengkhawatirkan terjadinya "booming" produksi kelapa sawit tidak akan dinikmati sebagai daerah penghasil.
"Dua atau tiga tahun lagi akan terjadi `booming` di Kalbar. Lahan kelapa sawit yang sudah tanam sekitar satu juta hektare," kata Asisten 2 Setda Kalbar, Lensus Kandry saat diskusi tentang Implementasi Strategi "Green Economy" di Heart of Borneo, di Pontianak, Selasa.
Sementara dari satu juta hektare tersebut, sekitar 560 ribu hektare diantaranya sudah menghasilkan sawit.
Namun, lanjut dia, meski terjadi produksi sawit berlimpah, sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk daerah penghasil.
"Selama ini yang dihitung hanyalah daerah yang mengekspor karena mempunyai pelabuhan ekspor," kata dia.
Ia mencontohkan ekspor sawit Kalbar melalui pelabuhan di Sumatera Utara atau Jakarta.
"Pajak ekspor yang dihitung hanya untuk Sumatera Utara atau Jakarta. Kalbar sendiri tidak mendapat apa-apa," ujar Lensus Kandry.
Sementara dampak negatif dari perkebunan di Kalbar seperti jalan yang rusak karena truk mengangkut sawit atau minyak kelapa sawit dalam skala besar.
"Kalbar hanya mendapat pajak bumi dan bangunan. Mau tidak mau, jadi penonton saja," katanya.
Sedangkan pelabuhan untuk ekspor CPO yang dikabarkan bakal segera dibangun, hingga kini belum ada kepastian realisasinya.
Terkait hal itu, sebanyak 18 daerah penghasil sawit mengajukan agar dilakukan revisi terhadap UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
"Supaya ada bagi hasil untuk daerah penghasil CPO yang tidak memiliki pelabuhan sendiri," kata dia.
***3***
Zita Meirina
(T.T011/B/Z003/Z003) 30-07-2013 17:38:14
Kalbar Khawatir "Booming" Sawit Tidak Dinikmati Daerah
Selasa, 30 Juli 2013 17:38 WIB