Menko Perekonomian: UMR Jangan Dikaitkan Agenda Politik

Jakarta (Antara Kalbar) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan salah satu upaya mencegah urbanisasi ke Jakarta dapat dilakukan dengan penetapan upah minimum regional secara proporsional di daerah namun pembahasannya jangan dikaitkan agenda politik.

"Tapi yang paling baik adalah bilateralnya dulu antara pengusaha dan pekerja, itu dulu, kalau sepakat jangan terintervensi lagi, jangan ada agenda politik," kata Hatta di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Hatta mengatakan pembicaraan untuk menentukan UMR harus dilakukan secara komprehensif dan jangan sampai perbedaan antara UMR Jakarta dan Provinsi lain terlalu jauh sehingga tidak mendorong minat orang untuk mencari pekerjaan di Jakarta.

"Saya kira memang kita harus bicarakan umr ini dengan komprehensif. Jadi jangan disparitas terlalu jauh sehingga ada yang pindah ada mau ke Jakarta cari kerja, memang harus ada ukuran yang pas," paparnya.

Sementara itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan untuk mencegah urbanisasi pemerintah provinsi DKI Jakarta dan daerah asal urbanisasi bisa melakukan kerja sama.

"Pemerintahan DKI dan daerah asal urbanisasi kalau pemerintahan DKI ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan kerja samanya tentu membuat lapangan kerja baru dan memanfaatkan peran sektor informal karena mereka rata-rata mengambil peran sektor informal atau memulangkan kembali melalui mekanisme pemberian kerja alternatif kalau kita menyediakan transmigrasi," katanya.

Selain itu, solusi lain yang bisa dilakukan adalah membangun pusat-pusat perekonomian dan perindustrian di daerah melalui skema MP3EI.

"Pemerintahan daerah asal tidak ada pilihan MP3EI ini solusi yang harus dipercepat agar industrialisasi di daerah tumbuh sehingga tidak ada urbanisasi karena diperkirakan hampir 1 juta tiap habis lebaran ini," kata Muhaimin.