Gapki: Solusi Lahan gambut Adalah Tata Ruang

Jakarta  (Antara Kalbar) - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, solusi permanen untuk mengatasi masalah terkait lahan gambut adalah tata ruang.

"Kalau mau membereskan gambut, tata ruangnya yang harus diperbaiki," kata Joko Supriyono pada lokakarya Keberlanjutan Investasi Perkebunan Pada Lahan Gambut di Jakarta, Selasa.

Menurut Joko, selama ini masalah tata ruang masih membingungkan pengusaha karena bisa jadi oleh pemda dibolehkan untuk lahan sawit tapi tidak diizinkan oleh pemerintah pusat.

"Kita sangat mengharapkan supaya tata ruang segera tuntas karena hanya itu yang membuat kita punya kepastian," kata Joko.

Dia juga mengatakan, pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sawit tidak bertentangan karena sesuai dengan aturan pemerintah dimana lahan yang dibuka di luar kawasan hutan.

"Kalau perusahaan pastinya sudah punya izin dan ada ketentuan untuk lahan, sedangkan warga atau petani kalau mau tanam sawit bagaimana tidak ada prosedurnya," katanya.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah mencadangkan 14 juta hektare lahan di luar kawasan hutan untuk pembangunan yaitu sebagai hutan produksi konversi termasuk untuk perkebunan, sehingga jika dibuka menjadi perkebunan sawit tidak bertentangan dengan aturan.

Lebih lanjut dia menjelaskan produksi minyak kelapa sawit pada 2013 sebanyak 26,5 juta ton dan 70 persen produk minyak sawit di ekspor dimana 65 persennya bukan minyak mentah atau non crude palm oil (CPO).

Permintaan minyak kelapa sawit ke depan menurut dia akan naik signifikan dimana kebutuhannya mencapai lima hingga enam juta ton per tahun.

Direktur Wetlands International Indonesia Nyoman Suryadiputra menyatakan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut menghadapi tantangan lingkungan seperti rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran.

Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut juga berdampak pada terancamnya keanekaragaman hayati yang ada di lahan gambut, emisi gas rumah kaca, kebanjiran dan kebakaran.