KPU Kabupaten Kapuas Hulu Mulai Rekrut PPK dan PPS

Putussibau (Antara Kalbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu mulai merekrut anggota PPK dan PPS. Langkah tersebut sebagai persiapan menyambut Pilkada yang akan digelar Desember mendatang.

     Ketua KPU Kapuas Hulu, Lisma Roliza SH mengungkapkan, perekrutan yang dimulai sejak 14 April lalu, akan ditutup 18 Mei mendatang.

     “Pengumuman baru disampaikan 19 April kemarin, kami tempel di kantor camat dan lurah, termasuk tempat strategis lainnya,” kata Lisma Roliza di Putussibau.

     Dikatakan Lisma, calon anggota PPK dan PPS nantinya harus mengikuti beberapa tahapan seleksi, diantaranya administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara.

      “Untuk PPK kami cari 5 orang setiap kecamatan, dengan jumlah kecamatan ada 23. Kalau PPS, kami cari 3 orang untuk setiap desa dan kelurahan yang akan bertugas di 278 desa dan 4 kelurahan se-Kapuas Hulu,” paparnya.

      Lisma menambahkan, anggota PPK maupun PPS bisa dari kalangan PNS. Namun tidak dibolehkan dari keanggotaan Parpol.

       "Karena anggota PPK dan PPS tidak boleh memihak, mereka mesti independen dan netral dan itu memang tidak dibenarkan secara aturan," tegasnya.

     Terkait tentang aturan Pilkada, Lisma mengaku, pihaknya baru menerima tiga buah Peraturan KPU (PKPU) yang sudah disahkan, pertama, tentang tahapan program dan jadwal yang diatur PKPU Nomor 2 Tahun 2015.

    Kedua, PKPU nomor 3 tahun 2015 yang mengatur tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

      Ketiga, PKPU Nomor 4 tahun 2015, tentang pemutahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk Pilkada tahun 2015.

       “KPU Kapuas Hulu juga masih menunggu beberapa aturan lainnya yang akan disahkan KPU Pusat, untuk kemudian disosialisasikan,” demikian Lisma.