Jakarta (Antara Kalbar) - Sebanyak 22 kota di Indonesia serentak memberlakukan sistem kantong plastik berbayar yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengurangi produksi sampah terutama dari bahan plastik.
"Plastik berbayar sekarang sudah diuji coba oleh 22 kota, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar dan Surabaya. Sistemnya diatur oleh pemerintah provinsi sampai tingkat kota," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu.
Menteri mengatakan pemerintah memfasilitasi dan mendukung seluruh provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah melalui program kantong plastik berbayar.
KLHK menetapkan harga minimal standar Rp200 untuk setiap kantong plastik, namun sejumlah kota memberikan tarif harga yang lebih tinggi agar masyarakat lebih terbebani dan berinisiatif untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah.
Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan harga Rp5.000 di seluruh tempat perbelanjaan, baik pasar swalayan, minimarket retail maupun pasar tradisional.
Sementara itu, Balikpapan menerapkan tarif bayar sebesar Rp1.500 per kantong plastik.
"Kami sudah memulai kantong plastik berbayar, namun harganya melebihi dari standar KLHK, yakni Rp1.500. Yang paling penting uang penjualan plastik ini harus kembali kepada rakyat," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Dalam kesempatan yang sama melalui telekonferensi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan besarnya manfaat ekonomi yang didapat melalui sistem kantong plastik berbayar ini hingga Rp360 miliar per tahun.
"Kegiatan beli kantong plastik ini bisa menghemat nilai ekonomi sebesar Rp1 miliar per hari. Kalau setahun sudah ada Rp360 miliar dari membeli plastik. Itu bisa dialokasikan untuk beli truk sampah, membangun pembangkit listrik berbasis sampah, serta mendirikan pabrik daur ulang," kata Ridwan.
Makassar menerapkan harga bayar Rp4.500 per kantong plastik apalagi dengan produksi sampah yang cukup tinggi mencapai 1.000 ton.
KLHK menargetkan uji coba sampai enam bulan dengan evaluasi berkala tiga bulan sekali.
Jika program ini berhasil, Siti mengatakan sistem kantong plastik berbayar akan diatur dalam regulasi Peraturan Menteri.
(M053/R. Chaidir)
