WWF Indonesia : Kapuas Hulu Dijadikan Kawasan Agropolitan

Pontianak (Antara Kalbar) - Sebanyak tujuh kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat akan dijadikan kawasan agropolitan, kata Hulu Kapuas Lanskap Leader WWF Indonesia, Anas Nasrullah.

"Saat ini kami bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sedang membuat tata ruang di tujuh kecamatan di daerah tersebut untuk dijadikan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan," kata Anas Nasrullah di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, tujuh kecamatan yang dijadikan kawasan agropolitan tersebut, yakni Silat Hulu, Silat Hilir, Pangkadan, Hulu Gurung, Sejiram, Empanang, dan Semitau.

Sejumlah kecamatan tersebut akan dijadikan kawasan pusat pariwisata, pertanian serta perkebunan masyarakat lokal sehingga bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Saat ini sudah jalan, dan kami juga sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkab Kapuas Hulu, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, dan perlu sokongan dan bantuan bersama steakholder lainnya," ujarnya.

Menurut dia, lebih dari 100 ribu hektare lahan dan melibatkan masyarakat lokal untuk menggali ekonomi hijau yang berkelanjutan tersebut.

"Hasil akhirnya diharapkan masyarakat setempat bisa mengelola potensi daerah dengan sistem ekonomi hijau yang berkelanjutan sehingga dapat menyokong perekonomian masyarakat dan Kapuas Hulu secara luas," katanya.

Dari data WWF, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas kawasan lindung, taman nasional dan hutan lindung sekitar 1,63 juta hektare atau 54,59 persen, kawasan budidaya hutan sekitar 764.543 hektare atau 25,65 persen dan kawasan budidaya pertanian bukan danau sekitar 588.481 hektare atau 19,75 persen, serta kawasan danau sekitar 17.925 hektare.

Dari data tersebut sekitar 80,24 persen termasuk kawasan hutan lindung, taman nasional, dan hutan lindung, sedang sisanya sekitar 19,75 persen kawasan budidaya pertanian dan perkebunan.

Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, sebagian besar masuk kawasan jantung dunia atau "Heart of Borneo" (HoB) hasil kesepakatann tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.