Mahasiswa Poltesa sayangkan pemerintah ekspor beras

Pontianak (Antaranews Kalbar) - Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Kalbar, menyayangkan pemerintah akan mengimpor beras karena hal itu berdampak pada petani lokal di Indonesia.

"Kebijakan ini sangat disayangkan sekali dan tentu ini adalah sebuah berita kurang menyenangkan. Terlebih Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris kok malah bisa mengimpor beras dari negara lain," ujar Presiden Mahasiswa Politeknik Sambas, Pahmi Ardi saat dihubungi di Sambas, Jumat.

Dia menambahkan, yang lebih menyedihkan lagi, Indonesia dikenal dengan negara peringkat ketiga penghasil beras di dunia namun disayangkan harus impor.

"Apalagi rencananya beras yang diimpor sebanyak 500 ribu ton. Pertanyaannya kenapa pemerintah bisa secepat itu mengambil sebuah kebijakan tanpa melihat pertimbangan yang jelas," papar dia.

Menurutnya dari sisi perbandingan harga beras dalam negeri dan luar negeri cukup jauh, demikian juga kualitasnya pun tidak jauh berbeda.

"Intinya Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi ketika pemerintah mampu mengakomodir dengan baik petani di Indonesia," jelas dia.

Ia menambahkan ketika membeli beras di dalam negeri, itu akan membantu ekonomi rakyat. Kemudian akan lebih baik jika pemerintah mendistribusikan beras yang telah ada kepada daerah lainnya yang memerlukan.

"Bahkan daerah-daerah di Indonesia pun ada yang siap untuk mendistribusikan beras ke seluruh Indonesia. Kalbar surplus beras dan beberapa waktu lalu pernah impor. Petani di Kalbar saja yang diberdayakan," sarannya.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai masalah pangan khususnya beras tentu menjadi perhatian semua pihak. Apalagi dengan rencananya impor beras ia pribadi tidak mendukung karena ada solusi lain yang bisa dilakukan.

"Hanya persoalan distribusi saja yang perlu diperbaiki. Antar daerah yang surplus dan minim harus saling memenuhi. Apalagi dalam waktu dekat di Indonesia mau panen raya," jelas dia.

Terpenting juga kata dia data soal stok beras dan kebutuhan harus jelas. Jangan sampai masing - masing lembaga pemerintah memiliki data yang berbeda-beda.

"Ada pihak tertentu mengklaim surplus dan lainnya namun data pastinya seperti apa tidak jelas. Jadi soal data penting untuk diperhatikan," papar dia.





(U.KR-DDI/N005)