Pontianak (Antaranews Kalbar) - Ketua GOW Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Istri Handayani mengatakan, keterwakilan perempuan pada lembaga parlemen masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.
"Menurut saya ada beberapa faktor penyebabnya antara lain sebagian partai mencari caleg 30 persen perempuan hanya untuk memenuhi syarat, sehingga kurang memperhatikan kapabilitas dan profesionalisme, meskipun tidak semua partai," kata Istri, di Singkawang, Selasa.
Pada kenyataannya, DPD Kalbar didominasi perempuan, kemudian kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang ini juga sudah banyak yang berasal dari kalangan perempuan.
"Hal ini membuktikan bahwa perempuan itu tidak kalah dengan laki laki dalam berpolitik," ujarnya.
Jumlah kuota sebesar 30 persen bagi perempuan, katanya, dinilai sudah cukup. Karena dengan demikian perempuan yang selama ini dianggap "Wing Wingking" (orang yang hanya mampu mengurus rumah tangga), tapi diberi porsi atau kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam segala bidang khususnya bidang parlemen.
Namun, bagi kaum perempuan, diharapkan benar-benar bisa menunjukkan dan membuktikan dengan aktivitas dalam bidang parlemen jangan sampai kewajiban pokok sebagai seorang ibu dan seorang istri dikesampingkan.
"Inilah hebatnya perempuan, yang secara fisik dikatakan lemah, padahal kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang bisa melaksanakan semua fungsinya dengan baik," ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan politik perempuan saat ini sudah semakin baik, tentunya ini juga karena peran pemerintah dalam mengedukasi dan memberikan perhatian pada kaum perempuan. Meskipun masih harus terus ditingkatkan.?
Menurutnya, perempuan tidak hanya cukup bermodalkan ilmu politik semata, namun harus memiliki ilmu dalam manajerial, edukasi, agama pastinya dan ilmu-ilmu lain yang diperlukan pada saat mereka berkiprah dalam bidang politik.
"Menurut saya tetap ada kaitannya antara nilai budaya dan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keterpilihan seorang perempuan di Legislatif," ungkapnya.
Meskipun hal tersebut tidak harus mutlak, karena untuk merubah kesetaraan gender yang sesungguhnya memang tidak mudah, tapi diperlukan waktu yang panjang.
"Kebijakan afirmasi (afirmative action) atau kebijakan yang bersifat mendorong perempuan dalam bidang politik diterapkan, karena dunia politik masih diyakini kalangan feminis sebagai dunia yang arogan dan patriarkis," jelasnya.
Akibatnya komposisi perempuan di lembaga perwakilan tidak seimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Karena keputusan yang dikeluarkan parlemen masih dianggap diskriminatif bagi perempuan.
"Terkait dengan ini, saya sebagai Ketua GOW Kota Singkawang yang juga Ketua Ikaboga Singkawang sangat mengharapkan dan mengimbau kepada kaum perempuan hendaklah sesama perempuan harus saling mendukung, mengingatkan dan mengedukasi," katanya.
Kemudian, lanjutnya, bagi perempuan yang sudah duduk, diharapkan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, jangan hanya duduk namun terkesan sebagai pelengkap saprah saja.
"Tapi tunjukkan kemampuannya sehingga semua tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga maupun amanah di karier politiknya bisa dilaksanakan dengan baik," kata dia.
