BKKBN Kalbar bina pegawai agar zero korupsi

Pontianak (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar melakukan "technical assistance" (TA) Survey Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019. Kegiatan tersebut bertujuan melakukan pembinaan kepada pegawai di lingkungan BKKBN Provinsi Kalbar agar bebas dari korupsi.

"Pada bulan Ramadhan ini merupakan momen untuk kami introspeksi diri, sehingga ASN BKKBN Kalbar di bawah pimpinan Pak Kusmana ini berhasil memasuki wilayah zona teratas integritas dan bebas korupsi," kata Plt Deputi Bidang Pelatihan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal M Damanik di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, wilayah zona bebas korupsi itu intinya memiliki kejujuran, seperti yang telah ditunjukkan oleh seluruh ASN BKKBN Kalbar, sehingga hingga saat ini tidak ada temuan yang mengarah ke arah perbuatan korupsi.

"Jujur ini penting, termasuk dengan dilaksanakannya pelatihan SKAP dari BKKBN. Ini salah satu media bagi BKKBN dalam menilai bagaimana kinerja yang telah dilaksanakan selama ini," katanya.

Hal ini lanjutnya, bagaimana BKKBN dengan target-target yang selama ini yang dibuat, misalnya target BKKBN yang dicanangkan untuk Total Fertility Rate (TFR) telah tercapai atau tidak.

"Inikan RPJNM 2015-2019 dan sekarang ini adalah tahun terakhir. BKKBN sendiri telah mencanangkan bahwa di tahun 2019 ini, TFR kita sebesar 2,1 per wanita yang tadinya dari tahun 2015 besarannya 2,6 per wanita, angka itu makin turun dan kami targetkan di akhir tahun 2019 ini diangka 2,1 per wanita, sementara pada tahun 2018 angkanya telah mencapai 2,3 per wanita," katanya.

Menurut dia, menjadi tantangan berat dalam mencapai angka 2,1 per wanita di akhir tahun 2019. "Nah ini dievaluasi dan dimonitor melalui SKAP yang eksekusinya oleh mitra kami, yaitu dari perguruan tinggi guna menjaga independensi dan kualitas," ujarnya.

Ia menambahkan, karena SKAP ini dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dinilai sangat berintegritas dan obyektif yaitu perguruan tinggi. "Ini termasuk kinerja ASN BKKBN Kalbar dan saya sebagai Deputi Bidang Pelatihan Pengembangan BKKBN menjamin tidak ada intervensi yang sebagai landasan bagi BKKBN dalam menyusun kebijakan RPJNM 2020-2024 mendatang," katanya.(*)