Pembuatan KIA jelang PPDB meningkat

Pontianak (ANTARA) - Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Akam mengatakan pembuatan Kartu Identitas Anak  jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 meningkat.

“Peningkatan itu karena Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah sebagaimana yang telah diatur pemerintah,” ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Kamis.

Ia menambahkan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 35 ribu blangko KIA untuk mengantisipasi permintaan pembuatan KIA yang melonjak.

Baca juga: Singkawang Segera Berlakukan KIA Tahun 2018

“Penggunaan KIA sebagai syarat mendaftar merupakan aturan baru sesuai instruksi Pemprov Kalbar, sehingga KIA  wajib diterbitkan. Hingga Juni realisasi pembuatan KIA di Bengkayang mencapai 9 ribu jiwa. Kita berharap pembuatan dan percetakan KIA bisa terkejar lebih cepat agar dapat digunakan sebagai syarat masuk mendaftar sekolah," ujarnya

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Eddy menjelaskan penerapan sistem zonasi dalam PPDB merupakan kebijakan dari kementerian yang harus didukung, karena dengan sistem tersebut akan terjadi keseimbangan jumlah peserta didik baru di semua sekolah dan tidak ada lagi kesan sekolah favorit.

"Terkait salah satu persyaratan PPDB harus menggunakan KIA, saya pikir bagus juga, kebetulan sekarang Dinas Disdukcapil melakukan program kegiatan dimaksud. Silahkan para orang tua peserta didik baru untuk mengurus administrasi nya di dinas terkait," ujarnya.

Baca juga: PPDB Bengkayang, pendaftaran wajib gunakan KIA

Eddy mengimbau kepada semua sekolah agar dalam menerima pendaftaran mengutamakan profesionalitas dan tidak melakukan pungutan liar. Jika memang salah satu persyaratan KIA belum dilengkapi oleh peserta didik baru, jangan sampai menjadi alasan untuk tidak menerima, bisa juga dilihat kebenaran datanya melalui kartu keluarga yang bersangkutan.

"Tujuan kita bernegara adalah untuk mencerdaskan anak bangsa maka sudah menjadi tugas pemerintahan agar seluruh rakyat bisa mengenyam pendidikan," katanya.