3 negara bahas hak masyarakat adat di jantung Borneo

Perwakilan dari tiga negara di jantung Pulau Borneo membahas upaya pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam seminar dan rapat tahunan Forum Masyarakat Adat Heart Of Borneo (Forma HOB) yang berlangsung 21 sampai 22 Agustus 2019 di Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan, kehutanan, pertambangan, pembangunan, dan konservasi menurut ketua panitia pelaksana kegiatan Herkulanus Sutomo Manna di Putussibau, Rabu.

Ketua Forma HOB Kalimantan Barat Markus mengatakan bahwa masyarakat adat yang tinggal di jantung Borneo harus bisa hidup sejahtera dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, pembangunan, serta konservasi.

"Kami dari Forma HOB memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat di kawasan jantung Borneo dan saat ini bersama-sama memperjuangkan hak asasi masyarakat adat," katanya.

 

Penjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kapuas Hulu Kapuas Hulu Budi Prasetyo mengatakan seminar dan rapat tahun mengenai hak asasi masyarakat adat di jantung Borneo harus mampu menghasilkan rencana program kerja untuk memenuhi hak dan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan.

"Harus ada sinergi semua pihak agar apa yang ingin dicapai dalam perjuangan hak masyarakat bisa terwujud demi kemajuan pembangunan di kawasan jantung Borneo," kata Budi.

"Perlu dilakukan pemetaan, apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat adat dan itu perlu sinergi semua pihak," ia menambahkan.

Sementara itu, Presiden Dayak National Congress (DNC) Sarawak Malaysia Paul Raja menekankan pentingnya memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat adat di jantung Borneo supaya mereka bisa hidup lebih sejahtera.