Pontianak (ANTARA) - Kodam XII/Tanjungpura, Senin, mengajak masyarakat di Provinsi Kalbar untuk tidak membuka lahan pertanian atau pun lainnya dengan cara dibakar.
"Untuk menciptakan 'langit biru' mari mulai sekarang kita tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar, agar tidak merusak lingkungan dan tidak berdampak pada Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang menimbulkan kabut asap," kata Staf Ahli Pangdam, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kolonel (Arm) Nur Samsudin, Pontianak, Senin.
Untuk itu, saat ini pihaknya secara rutin menggelar sosialisasi program Desa Mandiri menuju "langit biru" tersebut dalam mencegah dampak Karhutla di Kalbar dan Indonesia umumnya.
"Hari ini kami menyelenggarakan sosialisasi 'langit biru' tersebut di Kodim 1207/BS Pontianak," ujarnya.
Menurut dia, sosialisasi tentang program "langit biru" tersebut pada prinsipnya mengajak masyarakat di wilayah Kalbar umumnya atau wilayah hukum Kodam XII/ Tanjungpura, mulai dari sekarang agar tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar.
Ia juga mengimbau, kepada pihak perusahaan-perusahaan perkebunan dan lainnya, juga melakukan hal yang sama, yakni tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
"Dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saat membuka lahan dengan membakar dan akhirnya banyak yang dirugikan, baik masyarakat secara langsung di sekitar lahan itu, juga terhadap ekonomi," ujarnya.
Dia mencontohnya, dengan asap pekat dampak Karhutla tersebut, sehingga bisa melumpuhkan aktivitas penerbangan, seperti di Bandara Supadio Pontianak, sehingga menimbulkan kerugian tidak hanya dibidang kesehatan, tetapi juga pada bidang ekonomi.
Ia juga mengatakan, semua pihak jangan putus asa dalam memerangi kekurangpahaman masyarakat, ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga tidak hanya dibebankan kepada BPBD atau kepada pemerintah daerah, TNI dan Polri, dan instasi terkait lainnya.
Sebelumnya, Wagub Kalbar, Ria Norsan mengatakan berdasarkan perhitungan satelit landsat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan terbakar di Provinsi Kalbar sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai 127.462 hektare.
Berdasarkan pantauan Satelit LAPAN di Provinsi Kalbar sampai 31 Oktober 2019 terpantau 25.858 hotspot. Adapun empat Kabupaten dengan jumlah titik panas terbanyak berturut-turut yaitu Kabupaten Ketapang (11.840 titik), Kabupaten Sintang (2.624 titik), Kabupaten Sanggau (2.237 titik) dan Kabupaten Kubu Raya (1.724 titik).
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Ria Norsan yang ditunjuk sebagai Dansatgas Karhutla Kalbar, terjadi peningkatan hotspot dan luas luas lahan terbakar, hal tersebut dipicu kondisi kemarau panjang yang melanda lndonesia.
"Kondisi kemarau panjang mengakibatkan bahan bakaran api (gambut, semak dan pohon) menjadi sangat kering dan dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk membersihkan lahan," tuturnya.
Dikatakannya, pemerintah, baik pusat maupun daerah telah bekerja keras untuk mengurangi atau mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Satgas Gabungan Kathutla berjumlah 1.512 personel yang terdiri dari 1.000 orang personil TNI, 205 orang personel Polri, 102 orang anggota BPBD dan 205 orang anggota masyarakat dan ditempatkan di 100 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan.
