Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Landak untuk yang ketujuh kalinya terus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten setempat dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat.
"Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan keuangan hingga meraih opini WTP ini merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah daerah mengelola keuangan daerah," kata Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, di Ngabang, Selasa.
Terkait hal tersebut, dirinya menyampaikan bahwa dalam pengelolaan keuangan terutama uang negara maka diperlukan kerja keras dalam pengelolaannya sehingga mendapatkan hasil yang baik.
"Untuk mengelola keuangan saat ini tidak gampang, karena semua itu diperlukan tanggung jawab yang besar terhadap uang negara yang dimulai dari perencanaan, pembelanjaan hingga laporan pertanggungjawaban semua itu perlu dilaksanakan dengan baik dan benar," katanya.
Tetapi pada bulan ini, ia menambahkan,Pemkab dapat melihat hasil yang dikerjakan selama ini. "Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas apresiasi yang diberikan kepada Kami," katanya.
Baca juga: Pemkab Landak pertahankan opini WTP dari BPK
Baca juga: Terima LHP dari BPK Perwakilan Kalbar, Pemkab Sekadau Raih WTP 7 Kali Berturut-Turut
Pemerintah Republik Indonesia melalui BPK RI Perwakilan Kalbar telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Landak yang telah mampu mempertahankan opini WTP selama tujuh kali berturut-turut.
"Penghargaan tahun ini adalah yang ketujuh bagi kita Pemerintah Kabupaten Landak dan sejujurnya tidak mudah dalam mempertahankan opini tersebut apalagi tujuh kali berturut-turut," katanya.
Namun Karolin juga mengatakan bahwa hal membuat Pemerintah Kabupaten Landak semakin menjadi termotivasi, karena untuk mempertahankan Opini WTP diperlukan kerja secara bersama-sama.
"Meski kita sudah meraih opini ini berturut-turut sebanyak tujuh kali namun saya meminta kepada seluruh pihak terkait untuk terus bekerja sama dalam mengelola keuangan ini, karena ini uang negara maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Mengemban opini WTP bukan hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan dan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik," kata Karolin.
Dalam masalah perencanaan, penyerapan anggaran hingga pelaporan tentu menjadi masalah tersendiri, tetapi Bupati Landak mengatakan bahwa semua masalah tersebut akan menjadi acuan dan pembelajaran dalam mengevaluasi serta meningkatkan kinerja ke depannya.
"Penghargaan ini juga tentunya akan kami jadikan sebagai tolak ukur dalam mengelola keuangan pada tahun berikutnya supaya memiliki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik," kata Karolin yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat.
Baca juga: Kota Pontianak raih opini WTP ke-9 dari BPK-RI
Baca juga: Sekadau kembali reraih WTP untuk kedelapan kalinya
Baca juga: Sekadau raih penghargaan pengelola DAK terbaik Se-Kalbar
