Warga Putussibau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat siap mengikuti protokol kesehatan (prokes) saat pencoblosan di Tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember 2020.
"Memang pencoblosan Pilkada kali ini sedikit berbeda, tapi saya siap ikuti prokes, tetapi petugas TPS harus jelaskan dulu agar bisa tertib dan tidak terjadi penumpukan," kata salah satu warga Putussibau, Marselina (41), kepada ANTARA, di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa.
Marselina mengakui belum terlalu paham bagaimana tata cara penerapan protokol kesehatan di TPS, sehingga penting petugas menjelaskan sebelum dimulai masa pencoblosan.
Dikatakan Marselina, penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 sangatlah penting apalagi dalam pencoblosan di TPS melibatkan banyak orang.
Menurut dia, demi memilih pemimpin Kapuas Hulu harus mentaati aturan, tetapi petugas juga harus tegas dalam menerapkan aturan.
"Sebagai pemilih kami berharap petugas juga tegas dalam menerapkan aturan, jangan sampai ada pelanggaran prokes, jangan dianggap sepele," kata Marselina.
Hal senada dikatakan warga Kecamatan Badau, Agustinus (37) mengatakan dari sosialisasi yang disampaikan oleh pihak KPU dan membaca pemberitaan ada tata cara sebelum pencoblosan karena pemilih harus menerapkan protokol kesehatan terutama menjaga jarak.
"Untuk penggunaan masker mungkin sudah rata-rata masyarakat terbiasa, namun menjaga jarak itu perlu ketegasan dari petugas di TPS," kata Agustinus.
Sementara itu, Ketua KPU Kapuas Hulu Ahmad Yani mengatakan masyarakat pemilih jangan khawatir datang ke TPS.
"TPS diterapkan standar protokol kesehatan, jadi masyarakat pemilih jangan takut datang ke TPS, pemilih pun nanti akan berikan sarung tangan sekali pakai, jadi pemilih dan petugas tidak bersentuhan langsung," katanya.
Dia juga juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tak ragu soal keamanan dan keselamatan pemilih karena dijamin pemerintah dan KPU serta petugas keamanan.
Dia juga juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tak ragu soal keamanan dan keselamatan pemilih karena dijamin pemerintah dan KPU serta petugas keamanan.
