Pontianak (ANTARA) - Pihak termohon, kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tidak hadir dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak, pada kasus Jumardi yang ditangkap karena menjual 10 burung bayan, sehingga persidangannya ditunda.
"Melalui kuasa hukum, Jumardi telah resmi mendaftarkan Praperadilan atas kasus menjual 10 ekor burung Bayan. Hari ini sidang pertama sudah dimulai namun pihak termohon Praperadilan, yakni Kepala Polda Kalbar belum hadir sehingga sidang ditunda sampai 19 Maret, 2021 mendatang," kata penasihat hukum penggugat Jumardi, Andel, di Pengadilan Negeri Pontianak, Pontianak, Jumat.
Andel menjelaskan dasar dari sidang praperadilan itu adalah permasalahan prosedur penangkapan kliennya, Jumardi.
Baca juga: IMTEK pertanyakan sikap Bupati Sambas atas kasus Jumardi
Baca juga: DPRD Sambas siap memberikan pendampingan hukum kasus Jumardi
“Yang menjadi persoalan dari sidang praperadilan ini terkait masalah kewenangan melakukan penangkapan, tata cara penetapan Jumardi sebagai tersangka, penahanan, hingga penyitaan atas barang yang digunakan. Secara lengkap hal ini akan kami sampaikan setelah sidang Praperadilan berjalan bersama pihak termohon,” ujarnya.
Ia turut prihatin atas permasalahan yang menimpa Jumardi dan menyebut posisi Jumardi bagai memakan buah simalakama.
“Kondisi Jumardi memang simalakama, sejak masa pandemi Covid-19 ini dia yang sebelumnya tenaga kerja di Malaysia harus dideportasi. Ia sendiri sudah bekerja di salah satu perusahaan sawit, namun karena kesulitan perekonomian untuk sesuap nasi dan susu untuk anaknya, ia menjual burung bayan melalui akun Facebook-nya,” kata Andel.
Andel juga menjelaskan bahwa ketidaktahuan Jumardi terkait burung bayan (Eclectus rotatus) yang merupakan satwa yang dilindungi juga menjadi permasalahan.
"Ini juga karena ketidaktahuan aturan bahwa burung bayan itu dilindungi undang-undang. Seandainya ia tahu juga tidak mungkin melakukan itu. Ia pun menjual 10 burung dengan harga Rp750.000,” katanya.
Baca juga: IMTEK pertanyakan sikap Bupati Sambas atas kasus Jumardi
Baca juga: Aliansi Mahasiswa Sambas tuntut aparat bebaskan Jumardi
Dalam jalannya persidangan praperadilan, Andel mengaku bahwa ia bersama tim penggugat lainnya turut menggugat atas dasar hati nurani.
“Tim ini tanpa dibayar sepeserpun karena kita mengikuti hati nurani yang berbicara, karena saya sendiri berasal dari kampung dan memahami situasi yang dialami Jumardi,” katanya.
Sebelumnya, Jumardi yang biasa dipanggil Jumar, warga Dusun Tempakung, RT 01, RW 01, Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas ditangkap Polda Kalimantan Barat karena diduga menjual burung bayan yang dilindungi.
Burung bayan telah dilindungi UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan dimasukkannya sebagai daftar lampiran pada Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Baca juga: KLHK: Jumardi bisa ajukan penangguhan penahanan
Baca juga: Polda Kalbar sita 15 satwa dilindungi di Mempawah
Baca juga: Tim gabungan gagalkan pengiriman ratusan burung dilindungi ke Pulau Jawa
