KKU tetap gratiskan layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kalimantan Barat di tengah kebijakan pemerintah pusat agar setiap daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung penanganan wabah COVID-19 tetap berkomitmen memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

"Pemda KKU tetap berkomitmen memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat khususnya kurang mampu melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI)," ujar  Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara Lukman Hakim saat dihubungi di Sukadana, Senin.

Ia menjelaskan bahwa PBI yang ditanggung Pemda KKU sampai saat ini sebanyak 45.139 orang dengan jumlah iuran setiap bulan Rp35ribu ada kenaikan Rp10 ribu dari tahun sebelumnya yang hanya Rp25 ribu.  Kenaikan membuat Pemda Kayong Utara harus merelakan kegiatan penting lainnya demi jaminan kesehatan masyarakat Kayong Utara.

“Anggaran kemarin sekitar Rp10 miliar untuk pastinya itu ranah Dinas Kesehatan KKU. Kami hanya mendata kepesertaan namun yang pegang anggaran BPJS itu Dinkes. Dengan adanya kenaikan tarif iuran BPJS jadi Pemda harus menyediakan Rp18 miliar tahun ini," kata dia.

Keseriusan dan konsistensi Pemda Kayong Utara  untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang layak  bagi warganya mendapat apresiasi masyarakat Kayong Utara yang tetap dijalankan  sejak Kayong Utara dipimpin Hildi Hamid  hingga saat ini tampuk kepemimpinan dipegang Citra Duani.

“Terima kasih saya ucapkan kepada Bupati Kayong Utara Citra Duani, berkat program kesehatan gratis kemarin persalinan istri saya bisa gratis dan lancar di Puskesmas Sukadana,” kata Weni warga Sukadana.

Ia menilai program kesehatan gratis Pemda Kayong Utara melalui tanggungan iuran BPJS kesehatan dinilai sangat tepat dan bermanfaat bagi warga yang tidak mampu di tengah situasi ekonomi yang kurang baik akibat pandemi COVID-19.

“Masyarakat kalau sudah sehat ia masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau tidak sehat bagaimana mereka akan mencari nafkah untuk keluarganya jadi Pemda bantu masyarakat sehat itu udah benar dan itu yang utama,”kata dia.

Sementara itu, Kepala BPJS Kayong Utara Eko Junistianto mengatakan pihaknya sebagai penyelenggara berkomitmen untuk melayani masyarakat Kayong Utara dengan baik terutama menyelesaikan pembayaran klaim dari fasilitas kesehatan yang ada.

“Kalau kita sebagai penyelenggara  kewajiban kita kalau ada peserta yang  berobat ke rumah sakit  setiap bulan kita bayar  tepat waktu,”jelasnya.

Ia mengaku masih banyak  kepesertaan mandiri warga Kayong Utara yang telat membayar dan menunggak dengan waktu yang cukup lama.

“Kalau misalnya kepada warga Kayong Utara ini apabila ia terdaftar sebagai  peserta mandiri itu diupayakan untuk membayar itu sebelum tanggal 10 setiap bulannya agar kartu BPJS nya tetap aktif,”jelasnya.

Keseriusan Pemda KKU terkait komitmen layanan kesehatan saat ini juga bisa dilihat dengan menempatkan tenaga kesehatan yang cukup memandai, setidaknya ada 31 dokter, 186 perawat, 139 bidan dan 10 tenaga farmasi yang tersebar di enam kecamatan yang ada. Kemudian ada lagi tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 36 orang, tenaga kesehatan lingkungan 27 orang, tenaga gizi 13 orang dan ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 18 orang.