Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengatakan pembangunan terminal barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau perbatasan Indonesia-Malaysia tertunda karena adanya pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
"Untuk sementara pembangunan terminal barang itu masih ditunda pengerjaannya karena ada pemotongan anggaran akibat COVID-19," kata Fransiskus Diaan di hadapan Anggota DPR Cornelis saat kunjungan di Kecamatan Badau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kamis.
Baca juga: Satgas COVID-19 di batas RI-Malaysia siapkan ruang isolasi untuk PMI
Baca juga: Terminal barang internasional PLBN Aruk-Badau ditargetkan rampung 2022
Baca juga: Satgas COVID-19 di batas RI-Malaysia siapkan ruang isolasi untuk PMI
Baca juga: Terminal barang internasional PLBN Aruk-Badau ditargetkan rampung 2022
Disampaikan Fransiskus, pandemi COVID-19 sangat berdampak dari berbagai aspek pembangunan salah satunya yang terjadi di daerah perbatasan.
Menurut dia, akibat COVID-19 aktivitas ekspor atau import barang-barang kebutuhan masyarakat atau pun yang sifatnya konsumtif juga terkendala.
"Malaysia sampai saat ini masih 'lock down', dampaknya sangat dirasakan warga perbatasan terutama di bidang perekonomian," ucap Fransiskus.
Ia menyebutkan keberadaan pembangunan terminal barang itu juga merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun terkendala adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19.
"Keberadaan terminal barang di PLBN Badau itu aset Pemkab Kapuas Hulu," kata Fransiskus.
Baca juga: Pelayanan pelintas khusus di pintu negara Indonesia - Malaysia diperpanjang
Baca juga: Imigrasi belum miliki portal di jalur kedatangan di PLBN Badau
Baca juga: Pelayanan pelintas khusus di pintu negara Indonesia - Malaysia diperpanjang
Baca juga: Imigrasi belum miliki portal di jalur kedatangan di PLBN Badau
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyatakan prioritas Presiden Jokowi saat ini bagaimana upaya pemulihan ekonomi terutama masyarakat di daerah perbatasan.
"Keluhan dan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan itu akan saya perjuangan di pusat, karena memang pak Jokowi telah memprioritaskan pemulihan ekonomi," ucap Cornelis.
Meski pun demikian, Cornelis meminta data yang valid terkait usulan pembangunan perbatasan, karena memang itu berkaitan dengan penganggaran.
"Tanpa data lengkap sulit saya perjuangkan dalam penganggaran," kata Cornelis yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI sekaligus Anggota Badan Pengawas pembangunan perbatasan.
Baca juga: Petugas PLBN Badau di batas Indonesia - Malaysia keluhkan jaringan telekomunikasi
Baca juga: 740 warga Indonesia pulang secara mandiri dari Malaysia lewat PLBN Badau
Baca juga: Menteri PUPR : Jalan Badau - Puring Kencana selesai tahun 2021
Baca juga: Petugas PLBN Badau di batas Indonesia - Malaysia keluhkan jaringan telekomunikasi
Baca juga: 740 warga Indonesia pulang secara mandiri dari Malaysia lewat PLBN Badau
Baca juga: Menteri PUPR : Jalan Badau - Puring Kencana selesai tahun 2021
