Edi Kamtono minta OPD selalu memperbarui data

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota setempat untuk selalu memperbarui data-data yang ada dan penyajiannya juga harus relevan dengan kondisi saat ini.

"Misalnya harga sembako yang ada di aplikasi, harus selalu diperbarui sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang relevan dengan kondisi sekarang," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.

Baca juga: Pemkot Pontianak gandeng LSF bentuk Kampung Sensor Mandiri

Baca juga: Pemkot Pontianak akan bentuk BUMD baru untuk optimalisasi aset daerah

Baca juga: Pemkot Pontianak kemas perayaan hari "Bakcang" tarik kunjungan wisatawan

Ia menambahkan, pengambilan kebijakan di Pemkot Pontianak selalu berdasarkan data. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar pengambil kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi sangat bermanfaat.

"Kebutuhan data menjadi sangat penting dalam mengambil suatu keputusan terutama untuk perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak," kata Edi Kamtono ketika membuka Forum Satu Data Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bappeda Kota Pontianak.

Oleh karenanya Pemkot Pontianak terus memperbarui dan memperbaiki kualitas data lewat "Forum Satu Data Kota Pontianak", yakni sebuah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah dan atau instansi vertikal.

Melalui forum ini, dia berharap perangkat daerah, BUMD dan instansi terkait dapat menyajikan data yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat Kota Pontianak. Tentu data tersebut adalah data yang berkualitas, akurat, mutakhir, valid, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Sutarmidji minta OPD berinovasi dalam pembangunan Kalbar

Baca juga: Semakin banyak OPD terlibat penurunan stunting akan semakin baik

Baca juga: Norsan minta OPD dan Pemda gencarkan penggunaan produk lokal

Selama ini data tersebar di masing-masing perangkat daerah, BUMD dan lembaga vertikal lainnya dengan berbagai format, akibatnya sulit diakses secara luas oleh masyarakat dan para pihak terkait. Untuk itu dibutuhkan langkah dari sisi legalitas dan teknis agar Pemerintah Kota Pontianak dapat menjamin bahwa data-data yang diakses sudah tervalidasi oleh walidata (satu pintu), dan diperbarui secara berkala, kata Edi.

"Selaku aparatur yang siap melayani, kita harus lebih peka dan tanggap terhadap situasi terkini. Data yang ditampilkan harusnya data yang dinamis, kecuali data-data tertentu yang bersifat statis, seperti data luas wilayah kota Pontianak, namun data-data lainnya selalu dimutakhirkan," katanya.

Dengan memberi akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk menggunakan data pemerintah, akan tercipta inovasi-inovasi menarik yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi kota dan juga akan memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat kota Pontianak.

Baca juga: OPD wujudkan pemerintahan yang bersih dengan menerapkan Smart E-Procurement

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan forum ini mempunyai peranan penting untuk menjadi wadah mendorong penggunaan kode referensi dan data induk, ruang menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan dan menyepakati daftar data yang menjadi prioritas, dan memantau pencapaian rencana aksi satu data Kota Pontianak.

"Diharapkan dalam forum ini akan mengevaluasi persentase ketersediaan data, rencana aksi, hingga perumusan hasil rekomendasi forum satu data kota Pontianak tanggal 31 Mei 2022, serta rencana aksi satu data Kota Pontianak," katanya.

Baca juga: Sutarmidji ganti sejumlah kepala OPD

Baca juga: Bupati Bengkayang larang OPD gunakan BBM subsidi

Baca juga: Sekda Ketapang ajak OPD mempublikasikan semua kegiatan