Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pengurus organisasi penyandang disabilitas untuk dapat membantu pendataan setiap penyandang disabilitas agar terdata di administrasi kependudukan (adminduk).
"Tadi saya lihat ada beberapa yang tidak datang hari ini, padahal sudah saya tunggu-tunggu. Ini artinya, pengurus organisasi itu harus tahu by name by address anggota disabilitas, mereka itu harus terdata, sehingga kalau ada kegiatan atau apapun dari dinas, akan lebih mudah berjalan," katanya saat menghadiri kegiatan Hari Disabilitas Internasional 2022 di Pontianak, Sabtu.
Ia menyarankan penyandang disabilitas tidak selalu terfokus terus pada pengembangan di bidang olahraga, tetapi juga pengembangan kemandirian dari sisi ekonomi.
"Karena mereka ada yang masih bisa usaha, misalnya tunarungu itu bisa dilatih untuk menjahit dan sebagainya. Disesuaikan lagi dengan kemampuan dia, tetapi arahnya kemandirian ekonomi, bukan olahraga terus," katanya.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Dante Rigmalia menyatakan pihaknya akan berusaha mendorong seluruh penyandang disabilitas bisa terdata dalam adminduk.
"Mengenai pendataan itu kami mendorong pemda untuk jemput bola agar penyandang disabilitas itu terdata di adminduk. Karena kalau sudah terdata, maka program pembangunan itu bisa direncanakan berdasarkan pendataan yang tersedia itu," kata dia.
Dia mengatakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan masih jauh dari optimal, sehingga masih menjadi salah satu hal yang harus didorong.
"Mereka punya hak yang sama untuk dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan akan memberikan efektivitas yang baik untuk hak-hak penyandang disabiltas," katanya.
Dia menjelaskan masih tinggi stigma penyandang disabilitas, terbukti dengan akses pendidikan penyandang disabilitas belum optimal, lulusan SD 30 persen dan perguruan tinggi 2,8 persen.
Artinya, katanya, mereka masih banyak yang belum bisa sekolah, sehingga menjadi kendala pengoptimalan aktivitas mereka.
"Kebanyakan orang tua menyembunyikan disabiltas di rumahnya. Bahkan mereka tidak melakukan pendataan untuk disabilitas, akibatnya tingkat kesehatan jadi lebih buruk karena mereka tidak memiliki NIK untuk akses kesehatan," katanya.
