Gubernur minta pemda kabupaten/kota percepat serapan APBD 2023

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota mempercepat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

"Saya minta pemerintah daerah eksekusi cepat anggaran belanja daerahnya. Daerah yang eksekusinya lambat, bagi hasil pajaknya saya tunda, tidak akan saya transfer, karena dana sudah diserahkan, tetapi tidak dibelanjakan, saya tidak mau," kata Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Jumat.

Ia mengatakan provinsi menyerahkan bagi hasil pajak ke setiap daerah itu hampir Rp100 miliar setiap kabupaten/kota.

"Kita dari Rp6 triliun APBD, Rp1,1 triliun itu dana bagi hasil pajak untuk daerah tingkat dua. Kalau Pontianak itu di atas Rp170 miliar dalam satu tahunnya yang ditransfer ke Pontianak, belum lagi di daerah lainnya," katanya.

Menurutnya, daerah yang dana hasil pajaknya ditransfer, tetapi tidak dibelanjakan akan jadi masalah.

"Apabila kita transfer, akan semakin membuat daerah itu tidak imbang, karena kalau ditambah pendapatannya, maka dana ditransfer, jadi jomplang. Maka, saya minta penyerapan anggaran itu bagus," tuturnya.

Sutarmidji juga menegaskan agar daerah tidak takut untuk membelanjakan anggaran tersebut. Apabila ada kendala, ia minta daerah segera melaporkan ke APH atau gubernur.

Selain itu, ia mengatakan, anggaran provinsi sudah hampir Rp300 miliar yang selesai tender. Kemungkinan, pada akhir Februari dari Dinas PU senilai Rp500 miliar sudah ditender.

Ia juga mengatakan dari data Mendagri, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi terbaik dalam penyerapan APBD 2022.

"Alhamdulillah, kalau kita lihat data Mendagri sebenarnya Kalbar urutan terbaik. Pendapatan kita urutan keempat dan belanja juga urutan keempat, kita lebih konsisten dari daerah lain," katanya.

Ia juga menegaskan untuk setiap daerah harus betul-betul menyerap anggaran, agar data serapan APBD yang ditampilkan Mendagri juga baik.

"Setiap hari akan selalu saya pantau perkembangan serapan anggaran itu di setiap kabupaten/kota, karena Mendagri juga setiap bulannya menampilkan hasil serapan anggaran. Jadi, supaya ketika ditampilkan Mendagri, daerah kita bagus serapan anggarannya," katanya.