Kapuas Hulu (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan anggaran untuk renovasi Rumah Betang Lunsa Hilir yang merupakan cagar budaya di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat sebesar Rp19 miliar, yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
"Rumah Betang Lunsa Hilir itu merupakan cagar budaya, karena kondisi cukup memprihatinkan maka perlu direnovasi sebagai upaya pelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata," kata Lasarus, saat menghadiri sosialisasi renovasi Rumah Betang Lunsa Hilir, di Desa Urang Unsa Putussibau Selatan Kapuas Hulu, Kamis (6/4) kemarin.
Disampaikan Lasarus, pembangunan renovasi rumah betang tersebut akan segera dilaksanakan pada tahun ini yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Menurutnya, dengan adanya renovasi rumah betang itu nantinya akan lebih representatif untuk dikunjungi wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara.
Oleh sebab itu, Lasarus minta agar masyarakat bisa melakukan penataan dan bisa menghasilkan produk kerajinan tangan, baik tenun maupun manik-manik khas Dayak yang tidak ada di daerah lain, sehingga dapat menjadi daya tarik dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Bukan hanya bangunan yang harus kita lestarikan tetapi juga adat istiadat serta budayanya, jadi jangan rumahnya saja bagus tetapi isi juga harus bagus, kebersamaan masyarakat juga harus bagus, karena apa guna bangunan megah tapi tidak diisi orang - orang baik," pesan Lasarus.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan juga perjuangan dalam pembangunan dari Ketua Komisi V DPR RI, sehingga banyak sekali pembangunan dari pemerintah pusat di Kabupaten Kapuas Hulu termasuk renovasi rumah betang yang merupakan Cagar Budaya di Desa Urang Unsa.
Dikatakan Fransiskus, banyaknya pembangunan dari pemerintah pusat ke Kapuas Hulu wujud sinergisitas pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat.
"Perhatian dari pusat tidak terlepas dari peranan Ketua Komis V DPR, sehingga hal yang tidak mampu kami kerjakan, yang tidak mampu kamu selesaikan melalui APBD, bisa dibantu melalui Pemerintah Pusat maupun melalui dari Provinsi," kata Fransiskus.
Demi kelancaran pembangunan, Fransiskus juga meminta dukungan kepala desa, masyarakat dan seluruh pihak, agar pada saat pelaksanaannya nanti mendukung pembangunan terkait hal-hal yang perlu di komunikasikan, baik itu tanam tumbuh, lahan dan lainnya, agar bisa diselesaikan secara bersama-sama.
