Pemprov Kalbar lakukan upaya berkelanjutan tingkatkan IPM

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, menjabarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalbar masuk kategori sedang dari tingkat nasional sehingga terus dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan IPM.

"Berbagai upaya berkelanjutan terus dilakukan, untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Barat. Kalbar ini IPM-nya masih termasuk dikategori sedang dan kemajuannya sedikit lamban karena wilayah kita (Provinsi Kalbar-red) sangat luas," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki target capaian program bidang dan kebudayaan periode 2018 hingga 2023 antara lain meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan angka partisipasi murni, meningkatkan tenaga pendidik, pembinaan dan bantuan untuk Guru 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

"Namun, tentunya dalam mewujudkan hal tersebut, ditemukan kendala mulai dari akses, mutu dan tata kelola manajemen sekolah yang masih lemah. Untuk saat ini jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kalbar masih terbatas yakni sekitar 182 PKBM dan 9 SKB," tuturnya.

Meskipun demikian Pemerintah Provinsi Kalbar terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 24 sekolah, pembangunan sekolah rusak berat sebanyak 4 unit sekolah dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah siswa tidak mampu kepada 20.483 siswa dan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) kepada 163.726 siswa dan pengadaan mebeler sekolah yaitu 16.923 unit meja dan kursi.

"Target saya sebenarnya 5 tahun ini harus ada sekitar 100 sekolah baru tingkat SMA/SMK untuk mencukupi anak-anak yang putus sekolah tapi hanya bisa hingga akhir tahun ini sekitar 54 sekolah. Persoalannya bukan tidak ada duit untuk bangun sekolahnya tapi tenaga pengajar dan pengelola sekolahnya yang tidak ada, itu kesulitan kita dan untuk melakukan penerimaan (rekrutmen) harus berpedoman pada aturan yang berlaku," katanya.

Tidak hanya itu saja, ia juga menyebutkan bahwa Asesmen Nasional di Provinsi Kalbar soal pendidikan masih dikategorikan rendah, sebab kemampuan literasi dinilai masih belum ada peningkatan yang cukup baik.

Salah satu kendala peningkatan literasi adalah letak geografis, sarana dan prasarana serta komunikasi di provinsi Kalbar yang masih terbilang belum memadai dibandingkan Pulau Jawa jawa.

Ia meminta ada perbedaan parameter dalam mengukur angka pendidikan dalam asesmen karena sarana dan prasarana di Jawa dan luar Jawa jauh berbeda. "Parameter ukurannya harus berbeda dan tingkat kesulitan daerah juga diperhatikan kalau tidak diperhatikan sampai kapanpun kita tidak bisa bersaing dengan di daerah Jawa," kata Sutarmidji.