Pemerintah Kota Pontianak kebut penurunan stunting agar 14 persen

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengebut dan mengupayakan penurunan stunting sebagaimana target nasional pada 2024 mendatang di angka 14 persen.

“Target kita di tahun depan stunting turun menjadi 14 persen, sesuai target nasional lewat RPJMN 2020-2024. Saat ini masih ada 19,7 persen anak-anak pengidap stunting di Kota Pontianak harus ditekan," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto di Pontianak, Rabu.

Multi di Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak menjelaskan pembaharuan terhadap status stunting terus dilakukan.

Di tahun 2023, terjadi penurunan angka stunting di Kota Pontianak. Berbagai upaya masih dilaksanakan mulai dari pendataan secara masif maupun intervensi gizi bayi.

"Kami terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu menurunkan angka stunting, mulai dari kecamatan, kelurahan dan puskesmas yang tergabung dalam TPPS Kota Pontianak senantiasa turun melakukan pemantauan terhadap perkembangan balita. Bukan hanya itu, pendidikan terhadap calon pengantin (catin) pun dilakukan," kata dia.

Menurutnya, berbagai inovasi masyarakat bermunculan seiring dengan upaya lintas sektor. Sehingga target 5 persen penurunan stunting bisa tercapai.

“Setiap tahun targetnya harus turun lima persen. Di tahun ini, berkat kerjasama lintas sektoral mulai dari TNI, Polri, swasta, perguruan tinggi sampai media massa, angka stunting terjadi penurunan,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif TPPS Kota Pontianak, Saptiko menerangkan upaya prioritas penurunan stunting ke depan adalah penimbangan dan imunisasi dasar lengkap pada balita. Intervensi spesifik kepada sasaran prioritas. Ia memaparkan, terdapat 13 intervensi spesifik yang sedang berjalan.

“OPD terkait seperti Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) mengampu kerja sesuai fungsi,” katanya yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Ia menambahkan keluarga yang berisiko stunting akan mendapat pendampingan secara serius. Pemkot Pontianak juga akan melakukan pengawasan terhadap air dan sanitasi di lingkungan masyarakat Kota Pontianak yang teridentifikasi stunting.

“Keluarga berisiko stunting juga akan memperoleh bantuan seperti konsumsi ikan,” kata dia.

Baca juga: Harisson instruksikan kepala daerah turun ke posyandu

Baca juga: Rokok sebabkan anak stunting