Gubernur sebut keamanan dan ekonomi Kalbar stabil

Pontianak (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memaparkan situasi keamanan dan kondisi ekonomi daerah kepada staf ahli Kementerian Politik Hukum dan HAM yang sedang kunjungan kerja ke provinsi ini.

"Kalbar, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, merupakan daerah terpencil dan terluar dengan luas 147.307 km² yang meliputi 12 kabupaten dan dua kota," kata Harisson saat menerima kunjungan SA Kemenko Polhukam Laksamana Muda Dr. Suharto dan Marsekal Muda TNI Oka Prawira di Pontianak, Kamis.

Ia mengatakan pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor transportasi dan pergudangan sebesar 14,99 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 9,73 persen. Secara tahunan (y-on-y), ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 4,76 persen, dan pada semester I 2024 tumbuh sebesar 4,87 persen.

Dia menggarisbawahi bahwa deflasi selama dua bulan berturut-turut, termasuk angka deflasi terdalam pada Juli 2024 sebesar -0,45 persen (m-to-m), menunjukkan Kalbar berada pada posisi ke-6 inflasi terendah di Indonesia. Meski ada penurunan dalam produksi pertambangan, daya beli masyarakat tetap kuat, terutama dalam pembelian alat transportasi.

Dalam pertemuan tersebut, Harisson menyampaikan harapan agar kunjungan ini menghasilkan solusi dan masukan yang bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kalbar. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di tengah dinamika global dan regional.

Harisson berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan strategi efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan di Kalbar. 

"Semoga kunjungan ini menghasilkan manfaat yang signifikan dan memberikan insight yang berguna dalam menghadapi tantangan yang ada," pungkas Harisson.

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa Kalimantan Barat dapat mengatasi berbagai tantangan dan menjaga stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di tempat yang sama, Marsekal Muda TNI Oka Prawira menekankan bahwa Kemenko Polhukam bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi urusan kementerian terkait politik, hukum, dan keamanan. Ia menjelaskan bahwa stabilitas di bidang-bidang tersebut sangat penting untuk keseluruhan stabilitas daerah.

Sementara itu, Laksamana Muda Dr. Suharto memberikan masukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya pertambangan Kalbar dan pemanfaatan tata ruang secara efektif. Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah konflik sosial akibat perebutan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.