Jakarta (ANTARA) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak anggota-anggota PBB untuk menjaga hubungan baik dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu kerjanya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Tetap Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl, mewakili Swiss sebagai pemegang jabatan Presiden DK PBB bulan ini, usai rapat DK PBB, Kamis (3/10).
“Anggota Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali dukungan penuh mereka kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta pentingnya peran Guterres serta PBB,” ucap Baeriswyl, sebagaimana tayangan video yang dipantau di akun media sosial Perwakilan Swiss di PBB, Jumat.
Baeriswyl mengatakan bahwa DK PBB mendorong semua negara anggota PBB untuk senantiasa menjalin hubungan yang produktif dan efektif dengan sekretaris jenderal, termasuk dengan menghindari tindakan yang dapat merintanginya dalam melaksanakan tugas.
“Anggota Dewan Keamanan PBB menggarisbawahi bahwa keputusan menutup komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB ataupun PBB pada umumnya adalah kontraproduktif, khususnya dalam konteks ketegangan yang meningkat di Timur Tengah,” kata Wakil Tetap Swiss.
Sebelumnya, otoritas Israel pada Rabu (2/10) menyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai "persona non grata" -- sehingga ia tak bisa masuk Israel -- setelah Guterres menegaskan pentingnya meredakan ketegangan di Timur Tengah.
"Saya mengecam meluasnya konflik di Timur Tengah dengan eskalasi dan eskalasi lagi," kata Guterres dalam pernyataannya merespons serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (1/10).
Pernyataan tersebut membuat murka Israel karena menganggapnya tak secara gamblang menyebut Iran sebagai pelaku serangan rudal dan tak "secara langsung" mengecam Teheran.
Merespons tindakan Israel tersebut, sejumlah negara dan badan internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, serentak pasang badan untuk membela dan mendukung Guterres.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, pun menyebut penetapan status persona non grata sebagai "serangan lain terhadap staf PBB" oleh Tel Aviv. Dujarric juga menegaskan bahwa PBB "tidak mengakui konsep persona non grata berlaku untuk stafnya."
