Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta menilai bahwa gencatan senjata yang disepakati antara Palestina dan Israel merupakan kemenangan bangsa Palestina dan kemanusiaan sekaligus babak baru perjuangan bagi Palestina untuk mencapai kemerdekaan.
“Kita berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian,” kata Anis dalam pernyataannya di media sosial Facebook, Kamis.
Tanggapan itu muncul setelah Pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan resmi mengenai gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang dicapai serta telah diumumkan di Qatar.
Anis mengatakan bahwa Indonesia yang selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina perlu mengapresiasi momen gencatan senjata itu sebagai momen kemenangan bagi keadilan dan kemanusiaan.
“Dukungan ini merupakan perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” kata Anis.
Dia pun mendorong masyarakat Indonesia dan komunitas internasional untuk berkontribusi melalui bantuan kemanusiaan maupun bantuan dalam bidang lainnya untuk membangun kembali Jalur Gaza yang telah hancur karena perang.
Wamenlu itu juga menyatakan bahwa komunitas internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel di Gaza dan mendukung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menuntut pertanggungjawaban Israel atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Palestina.
Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan agresi Israel di Gaza pada Rabu (15/1) di Doha, Qatar.
Dia mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata itu terdiri dari tiga tahap yang mulai berlaku pada Minggu (19/1).
Kesepakatan gencatan senjata tersebut mencakup pembebasan sandera dan pertukaran tahanan, penghentian pertempuran, jaminan keamanan bagi Israel dan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Kesepakatan yang dirundingkan melalui mediasi Qatar, Mesir dan AS itu juga disebut mencakup rencana dialog terkait pemerintahan Jalur Gaza pada masa mendatang berikut pembangunan kembali wilayah Palestina tersebut.
