Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota setempat memperkuat sinkronisasi dalam upaya perlindungan anak dari bahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan.
Asisten II Setda Kalbar, Lensus Kandry di Pontianak, Kamis mengakui, sejumlah persoalan masih dialami kalangan anak di Kalbar yang jumlahnya mencapai 40 persen atau 1,5 juta jiwa dari total penduduk.
"Permasalahan yang dominan diantaranya tingginya angka kematian bayi, rendahnya status gizi balita, kurangnya kualitas pendidikan anak, eksploitasi anak serta rendahnya kepemilikan akte kelahiran," kata Lensus.
Ia mengingatkan, saat ini banyak makanan yang berbahaya bagi kesehatan terutama untuk anak.
"Perlu keterlibatan semua pihak mengawasi pangan-pangan yang dikonsumsi oleh peserta didik. Supaya anak-anak tidak terkena dampak negatif bahaya makanan tersebut yang tidak layak konsumsi," katanya.
Ia mencontohkan, ada makanan yang sudah kedaluarsa serta tidak layak konsumsi. Padahal, lanjut dia, anak ini sebagai generasi penerus bangsa dan masa depan negara.
"Sehingga yang wajib kita perhatikan termasuk pangan yang dikonsumsi harus betul-betul layak," kata Lensus.
Sedangkan bentuk pengawasan salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi dan semua pemangku kepentingan untuk mengawasi produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan anak.
(T011)
