Generasi Muda Persiapkan Diri Hadapi Komunitas ASEAN

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri.

"Generasi sekarang sudah harus mempersiapkan kemampuannya untuk bersaing, sehingga ke depannya tidak hanya menjadi penonton dan konsumen terus, tetapi generasi yang cerdas yang siap bersaing baik dalam bidang ilmu dan teknologi," kata Sutarmidji seusai memimpin upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Pontianak, Senin.

Ia menjelaskan, pemuda harus meningkatkan kreativitas dan daya saing, sehingga ke depan Indonesia tidak hanya negara impor terus, tetapi pengekspor berbagai produk, baik di tingkat ASEAN maupun internasional.

"Generasi muda harus mempersiapkan diri pada kompetisi Komunitas ASEAN pada 2015, sehingga tidak kalah saing," ujar Sutarmidji.

Menurut dia, sumber daya manusia (SDM) Indonesia, saat ini sudah bisa bersaing, tinggal meningkatkan kemauan dan semangatnya saja.

Sementara itu, ratusan mahasiswa yang tergabung pada Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB) melakukan unjuk rasa damai dalam memperingati hari Sumpah Pemuda serta menuntut pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan menerapkan anti korupsi.

"Kami meminta sikap tegas gubernur dan wakil rakyat Kalbar dalam memerangi praktik korupsi di Kalbar," kata Koordinator Aksi dari AMKB Ishak Vito dalam orasinya di depan Gedung DPRD Kalbar.

Sebelum melakukan aksinya di depan Gedung DPRD, ratusan pemuda dan mahasiswa Kalbar melakukan orasi di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kemudian, setelah menyampaikan orasi, mereka berjalan kami menuju Gedung DPRD Kalbar yang jaraknya sekitar satu kilometer.

Dalam aksinya, AMKB menuntut pemerintah untuk mencabut UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik dari APBN dan APBD diluar gaji guru, dosen dan karyawan.

Selain itu, AMKB juga menuntut pemerintah untuk merealisasikan anggaran kesehatan sebesar 15 persen, baik dari APBN dan APBD.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang Kamnas, serta menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak rakyat tanpa diskriminasi dan kriminalisasi," ujar Ishak Vito.

(A057)