Wagub Kalbar Ingatkan 4 Agenda Pesan Presiden

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengingatkan bupati dan wali kota untuk menuntaskan empat agenda penting yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Seperti pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu," kata Christiandy Sanjaya saat dihubungi di Pontianak, Minggu.

Empat agenda pokok yaitu upaya mengatasi konflik komunal dan horizontal, konflik perburuhan dan ketenagakerjaan, konflik lahan atau pertanahan dan ajakan untuk menyukseskan pemilu 2014.

Terkait upaya penyelesaian konflik komunal yang terjadi, Presiden mengimbau hukum harus bisa ditegakkan serta dijunjung tinggi.

"Ini menjadi tugas seluruh kepala daerah. Peran bupati/wali kota menjadi sangat penting karena yang paling tahu tentang aktivitas masyarakat yang ada di daerahnya," ujar dia.

Ia melanjutkan, jika dulu ada aparatur atau orang yang kuat dan banyak yang dikontrol bahkan dipaksa namun sekarang hukum yang harus kuat.

Faktor-faktor penting untuk mengatasi permasalahan dengan cara preventif yaitu dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat sampai di tingkat kecamatan untuk menangani �masalah tersebut.

Sementara dimensi pencegahan dengan membuka saluran komunikasi ke seluruh masyarakat dan peran aparat pemerintah harus secara proaktif. "Aparat pemerintah juga harus melaksanakan tugas dengan tegas dan lugas serta memberikan rasa keamanan kepada masyarakat dan harus dapat menegakkan masalah hukum yang ada," ujarnya.

Konflik yang masih kerap terjadi menuntut aparat pemerintah agar sensitif terhadap isu di masyarakat sekaligus upaya pencegahan dini.

Wagub Christiandy Sanjaya mengutip pesan Presiden yang meminta kepada seluruh aparat negara untuk terus berkomunikasi kepada media agar masyarakat mendapat informasi yang benar. Namun pers juga harus menjunjung tinggi kode etik yang ada dalam memberitakan masalah yang terjadi.

Terkait masalah buruh, selain mengharapkan adanya peningkatan upah yang semakin layak, para buruh juga harus tetap menjalankan kewajibannya.

"Tidak melakukan demo yang berlebihan hingga secara anarkis serta `sweeping` terhadap buruh lainnya," ujar dia.

Polri memiliki tugas untuk menangani masalah tersebut dengan cara melakukan pembicaraan yang baik dengan pihak pemerintah.

Namun pemerintah juga harus mau mendengarkan tanggapan dari dunia usaha agar mendapatkan solusi adil.�

Sedangkan untuk konflik lahan, upaya yang harus dilakukan yakni melakukan pembicaraan �dengan baik yang harus melibatkan masyarakat lokal.

Presiden, kata Wagub, juga mengharapkan tidak terjadi penjarahan lahan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan ekosistem dan kelangsungan kehidupan di sekitar.

Menyangkut masalah Pemilu, Presiden meminta kepada seluruh aparat negara untuk bersikap netral dalam pemilu terutama TNI/Polri serta pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Pemilu.

***1***

T011

(T.T011/B/Z004/Z004) 02-12-2012 22:11:52