DPRD : Pemkab Mesti Cari Solusi Penertibkan PKL

Sungai Raya (Antara Kalbar) - DPRD Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meminta pemerintah setempat mencari solusi terbaik bagi para Pedagang Kaki Lima yang ada di sekitar Makodam XII Tanjung Pura, sebelum melakukan penggusuran.

"Saya mendengar dalam waktu dekat Pemkab Kubu Raya melalui Satpol PP akan melakukan penertiban PKL di kawasan itu. Namun, saya sarankan jika belum menemukan solusi untuk tempat berdagang baru dari PKL tersebut, sebaiknya jangan dahulu digusur, karena mereka juga mencari makan disana," kata Anggota DPRD Kubu Raya, Usman A Rasyid, di Sungai Raya, Kamis.

Untuk itu, dia mengimbau kepada pemerintah terkait untuk mencarikan solusi terbaik bagi para PKL agar mereka bisa terus mencari nafkah.

Dikatakannya, penertiban tersebut tentunya kebijakan pemerintah yang harus didukung oleh DPRD Kubu Raya, namun di lain sisi, penindakan tersebut harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

"Kalau saya secara pribadi, ketika penindakan belum ada solusi antar kedua pihak dan belum bersifat mendesak maka akan saya tunda dulu penertiban tersebut hingga muncul solusi yang tidak mengecewakan masyarakat kecil. Karena yang saya ketahui mereka yang berdagang bukan untuk mencari kayak, namun mereka hanya mencari rezeki untuk menyambung hidup," katanya.

Eeng sapaan akrab Anggota DPRD tersebut mengutarakan dirinya maju ke kursi parlemen yang baru saja dilantik tidak lain untuk memperjuangkan nasib-nasib rakyat kecil yang mengadu kepadanya atas sekelumit permasalahan yang ada khususnya di Kubu Raya.

"Terlebih lagi mengapa saya memilih menggunakan perahu PDI Perjuangan, karena sudah jelas partai yang menaungi saya ini selalu membela kepentingan wong cilik. Maka dari itu sama hal seperti yang dirasakan para PKL ini mesti kita berikan suatu pengharapan untuk mereka mengais rezeki," tuturnya.

Dia menambahkan, ketika pemerintah melakukan penertiban kepada PKL, tentunya hal tersebut merujuk pada ketentuan yang berlaku.

"Dalam menertibkan PKL bukan semena-mena menindak secara brutal dalam tanda kutip, tanpa mencarikan solusi antara pemerintah dengan masyarakat, walaupun tindakan pemerintah itu benar, akan tetapi aspek-aspek kemanusiaan perlu juga untuk diperhatikan," kata Eeng.

Dia menambahkan, semua aspirasi-aspirasi yang dikeluhkan masyarakat tentunya ditampung oleh anggota DPRD yang saat ini baru menjabat. Di lain sisi segala program-program pemerintah tentunya juga harus didukung juga demi percepatan pembangunan yang direncanakan.

"Dalam hal ini kita berharap pemerintah terkait dapat arif dan bijak dalam mencarikan solusi, karena ketika PKL ditertibkan tanpa adanya solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Maka tentunya hal tersebut makin menambah kesusahan para pedagang-pedagang kecil yang mengais rezeki untuk sesuap nasi keluarga mereka," kata Eeng.

(KR-RDO/N005)