Walhi: Terumbu Karang Di Daerah Tambang Rusak

Jakarta (Antara Kalbar) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan kondisi terumbu karang di daerah-daerah penambangan mengalami kerusakan parah dan mengancam kehidupan laut dan ekonomi masyarakat pesisir.

"Rata-rata kondisi terumbu karang di daerah penambangan seperti Bangka Belitung penambangan timah lepas pantai, Sulawesi Utara penambangan bijih besi dan daerah lainnya, telah mengalami kerusakan sedang hingga berat," kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan di Jakarta, Rabu.

Selain terumbu karang, kata dia, aktivitas penambangan mengakibatkan kerusakan hutan mangrove dan lingkungan pesisir lainnya, sehingga biota laut dan pantai sulit untuk berkembang biak.

"Sedimentasi berupa partikel buangan tambang telah menutupi sebaran terumbu karang dan sebagian besar wilayah perairan pantai yang ada di pesisir pulau," ujarnya.

Tidak hanya itu, kata dia, penambangan ini telah menimbulkan berbagai konflik antar-masyarakat, perusahaan tambang dan pemerintah daerah.

"Masyarakat pesisir yang mengandalkan kehidupannya dari laut, tentu melakukan perlawanan karena populasi ikan semakin berkurang akibat dampak tambang tersebut," ujarnya.

Menurut dia, saat ini, hasil tangkapan ikan nelayan tradisional semakin berkurang, karena gerombolan ikan semakin jauh ke tengah laut dan sulit dijangkau kapal nelayan yang berukuran kecil.

"Saat ini, nelayan semakin resah hasil tangkapan ikan tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi harga bahan bakar minyak akan kembali naik, jelas pendapatan nelayan semakin berkurang seiring naiknya biaya melaut," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah untuk memperketat izin penambangan dan mencabut izin tambang yang beroperasi kawasan tangkap ikan nelayan yang merupakan kawasan terumbu karang.

"Pencemaran lingkungan pesisir ini diperparah tumpahan minyak, oli atau bahan kimia lainnya berasal dari kapal isap termasuk sampah logistik akan mengganggu ekosistem laut, ini jelas melanggar aturan dan hak asasi manusia masyarakat nelayan," ujarnya.  

(SDP-65/N. Hayat)