Advokat Indonesia Diharapkan Bersiap Hadapi MEA

Pontianak (Antara Kalbar) - Menteri Hukum dan HAM RI Dr Yasonna H Laoly SH MSc, mengingatkan agar para advokat yang ada di Indonesia untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta perdagangan bebas tahun 2020.

"Memang waktu yang tersisa untuk kita sangat pendek, namun kita harus siap dan tidak boleh mundur dengan konsep persaingan bebas yang akan kita hadapi," katanya saat membuka kegiatan Rapimnas Ikadin di Kalbar, Sabtu.

Ditempat yang sama, Ketua Umum DPP Ikadin Prof Dr H Todung Mulya Lubis SH LLM mengharapkan semua anggota Ikadin dapat meningkatkan kemampuannya dan mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA saat ini.

"Saya tidak ingin anggota Ikadin hanya jago kandang, terlebih saat ini kita sudah menghadapi MEA dimana kita dihadapkan pada kondisi yang terbuka, dimana pastinya akan ada benefit yang didapatkan oleh anggota dalam menghadapi kompetisi yang semakin meningkat," kata Todung.

Untuk anggota Ikadin yang ada di Kalimantan Barat, katanya, dan yang berada di daerah perbatasan negara tetangga, dimana pastinya akan ada benefit yang didapatkan oleh anggota kadin dalam menghadapi kompetisi yang semakin meningkat.

"Profesi advokat menjadi suatu hal yang juga akan terbuka nantinya, dimana kita bisa menjalankan profesi kita di negara lain, demikian dengan advokat dari negara lain juga bisa melakukan praktek disini. Untuk itu, peningkatan kualitas diri dan profesionalisme kita harus ditingkatkan agar mampu bersaing di era globalisasi saat ini," katanya.

Selain itu, dirinya juga mengharapkan agar setiap anggota Ikadin dapat menjaga profesionalismenya karena saat ini advokat akan dihadapkan dengan berbagai macam godaan yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya.

Untuk itu dirinya mengharapkan kepada badan kehormatan Ikadin yang sudah dibentuk agar bisa menjaga dan mengawasi kinerja dari anggota agar tidak melanggar kode etik advokat.

"Saya selalu menekankan kepada setiap anggota Ikadin agar tidak berkontribusi terhadap kusutnya proses penegakan hukum di negara ini," tuturnya. 

(KR-RDO/T011)