Bengkayang Bangun Pendampingan Kekerasan Atas Anak

Bengkayang (Antara Kalbar) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSP3PMD) Kabupaten Bengkayang menggandeng Wahana Visi Indonesia (WVI) membangun sensitifitas dan alur pendampingan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut.

"Membangun sensitifitas dan alur pendampingan kekerasan anak bagi pendamping anak melalui pelatihan agar tingginya angka kekerasan yang terjadi yang dialami oleh perempuan dan utamanya anak-anak bisa kita tekan dan hilangkan," ujar Kepala Dinas Sosial P3PMD Kabupaten Bengkayang Clement saat dihubungi di Bengkayang, Kamis.

Clement menjelaskan fokus utama dalam pelatihan yang digelar seputar penanganan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Seperti kekerasan fisik terhadap anak, hukuman fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, penelantaran atau perlakuan lalai, eksploitasi, penindasan dan praktik-praktik berbahaya.

"Sikap serius dalam penanganan dan pencegahan sangat perlu agar kekerasan terhadap anak bisa dihentikan baik itu dimulai dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitar kita," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa prioritas dalam perlindungan terhadap anak merupakan satu di antara perhatian Pemda Bengkayang.

"Intinya bagaimana ke depan Kabupaten Bengkayang melakukan program dan isu perlindungan anak," katanya.

Terhadap masa depan anak, menurutnya anak adalah harapan dan generasi penerus bangsa di mana mereka menjadi tongkat estafet penerus bangsa Indonesia.

"Komitmen pemerintah dalam pembangunan anak sudah jelas, di mana Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres nomor 36 Tahun 1990," kata dia.

Namun, lanjut dia, jauh sebelumnya melalui UUD 1945 pasal 28 b ayat 2 menyatakan bahwa anak harus hidup tumbuh dan berkembang menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab bersama, dan itu juga sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa anak adalah urusan wajib non pelayanan dasar, wajib dilakukan oleh Pemprov, kabupaten/kota dalam melindungi dan memenuhi hak anak.




(U.KR-DDI/T011)