Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mulai mempersiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) untuk tahun 2019 mendatang.
"Sebagai langkah awal, kita melaksanakan seminar atau konsultasi dalam rangka penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD)," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ana Feridiana Iman Kalis di Pontianak, Selasa.
Dia menambahkan, konsultasi merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Kalbar tahun 2019 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta beberapa peraturan pelaksanaannya.
Dia menjelaskan, penyusunan rancangan awal RKPD provinsi Kalbar tahun 2019 ini merupakan bagian dari tahapan ke empat dari RPJPD Kalbar.
Ada beberapa isu strategis pembangunan Kalbar yang perlu bahas dalam RPJPD tersebut, yakni pengembangan wawasan kebangsaan dan budaya daerah, peningkatan dan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta minimalisasi kesenjangan, dan peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.
Dia menambahkan, degradasi lingkungan dan deforestasi juga menjadi hal yang menjadi atensi khusus. Selain itu kebijakan pembangunan untuk tahun 2019 memasuki periode transisi yaitu dalam tahapan pemantapan pembangunan berkelanjutan.
Dikatakannya pula, bahwa rencana program dalam rancangan awal RKPD tahun 2019 disesuaikan dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Perubahan Kalbar Tahun 2013-2018, sehingga pada tahun 2019 kebijakan pembangunan diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yang menyamai target dalam RPJMD perubahan Kalbar tahun 2013-2018 bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional.
"Fokus Prioritas program pada tahun 2019 melalui pengembangan industri hilir berbasis sumberdaya local, pemantapan pengembangan SDM berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik serta penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan pada periode berikutnya," tuturnya.
Dalam pencapaiannya, lanjut dia, terdapat 4 indikator makro pembangunan, yakni peningkatan Indek Pembangunan Manusia (SDM), peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Prosentase jumlah penduduk miskin serta penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Ana juga mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan Triwulan I Bappenas dan Bappeda se-Indonesia, bahwa telah ditetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, yaitu Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas, dengan rancangan prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2019 berjumlah 5 prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas.
"Untuk prioritas nasional terdiri atas, Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji berharap, seluruh jajaran SKPD untuk dapat melanjutkan dan meningkatkan dengan hasil yang telah dicapai, dengan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap tidak atau kurang tepat, sehingga apa yang ditargetkan pada tahun 2019 mendatang, khususnya pada capaian indikator makro pembangunan, baik pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi dapat mencapai diatas rata-rata nasional.
"Selain itu, faktor lainnya adalah syarat bagi PNS yang ingin mendaftar jauh lebih berat ketimbang masa pendaftar menjadi anggota KPU pada periode sebelumnya," katanya.
