Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Barat Manto memastikan pihaknya akan bekerja maksimal, meski anggaran yang dikelola sebesar Rp12,73 miliar memiliki porsi yang paling minim diantara OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar.
"Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Barat (Kalbar) rekapitalisasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kalbar tahun 2020 sebesar Rp12.729.417.957. Walau pun angka tersebut menjadi yang terkecil diantara OPD lainnya, namun kita pastikan akan bekerja maksimal," kata Manto di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut sudah termasuk dalam program keselamatan transportasi. "Karena tindakan kita itu lebih ke tindakan preventif pencegahan. Kalau ada kapal tenggelam yang menyelamatkan mereka itu tim SAR bukan Dishub," tuturnya.
Manto menuturkan Dishub provinsi bertugas memastikan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi. Misalkan kendaraan air maka Dishub Provinsi harus memeriksa kelaikan kapal yang akan beroperasi. Seperti, tidak boleh melebihi muatan, memberi bantuan berupa life jacket atau jaket keselamatan.
"Untuk yang di darat kita pasang rambu-rambu lalu lintas di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi. Kalau di jalan provinsi kita hadir, sementara kalau status jalan kabupaten, maka Dishub kabupaten/kota yang memiliki kewenangan" katanya.
Manto menjelaskan, dari total anggaran Rp12 miliar lebih tersebut, dibagi menjadi 6 program. Yakni Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat Rp277.403.000,00, Program Peningkatan Pelayanan angkatan Laut dan SOP Rp37.449.000,00, Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat Rp4.135.568.057,00, Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SOP Rp3.303.435.000,00.
"Selain itu juga ada Program Pengembangan Sistem Transportasi Rp1.539.483.000,00 dan Program Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan Rp3.436.079.900,00," kata Manto.
Baca juga: Kalbar hentikan sementara trayek bus ke luar negeri
